Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara memastikan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah itu tidak tersentuh efisiensi anggaran.
"BKK merupakan program salah satu program prioritas daerah, program ini tetap kami lanjutkan," kata Bupati Morowali Utara Delis J Hehi di Kolonodale, Selasa.
Ia mengemukakan Pemkab Morowali Utara memberikan anggaran senilai Rp300 juta setiap desa untuk 125 desa/kelurahan di kabupaten itu untuk Program BKK, sebagai upaya pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat.
"Bantuan ini sebagai stimulus untuk meningkatkan produksi dan produktif dalam melaksanakan kegiatan usaha," ujarnya.
Ia menjelaskan dari nilai Rp300 juta terbagi atas Rp100 juta untuk kelompok usaha pemuda, Rp100 juta untuk kelompok usaha perempuan, dan Rp100 juta untuk kelompok usaha tani/nelayan.
Menurut data Pemkab Morowali Utara, dari total 1.043 kelompok usaha terlayani Program BKK, terdapat 678 kelompok aktif dan berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan.
"Anggaran Program BKK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morowali Utara," ucap Delis.
Ia menjelaskan penerima manfaat BKK diberikan bantuan peralatan usaha ketimbang uang tunai, supaya mereka lebih efektif menjalankan kegiatan usaha.
Tahun 2024 terdapat 515 proposal diajukan masyarakat dari 97 desa, dengan total nilai sebesar Rp29 miliar.
"Demikian juga bantuan dana Rp1 miliar per desa yang kami janjikan akan disalurkan mulai tahun 2025 ini," kata dia.
