Poso (ANTARA) - Sejumlah petani di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mengeluh karena belum memiliki kartu tani yang fungsinya antara lain sebagai tanda untuk bisa membeli pupuk bersubsidi.
Mereka akhirnya membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang mencapai Rp225 ribu per karung, sementara pupuk bersubsidi hanya Rp95 ribu.
"Kami di sini sampai saat ini belum ada satupun petani yang memiliki kartu tani, akibatnya kami harus membeli pupuk dengan harga nonsubsidi yang begitu mahal," kata Franklin Pasiowan, petani di Desa Kuku, Kecamatan Pamona Utara, di Poso, Selasa.
Baca juga: Petani di Poso belum bisa fungsikan Kartu Tani
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Suratno mengatakan keluhan petani itu sudah lama berlangsung, namun pihak Dinas Pertanian tidak punya wewenang mengeluarkan kartu tani karena itu kewenangan dari Bank BRI.
"Kami hanya bertugas memberikan data jumlah petani," katanya.
Jumlah petani yang telah terdaftar di Dinas Pertanian tahun 2020 sebanyak 18 ribu dan tahun 2021 sebanyak 13 ribu.
"Kalau jumlah petani yang belum dan telah memiliki kartu tani ada sama pihak Bank BRI," katanya.
Baca juga: Sekdaprov: petani keluhkan harga tomat semakin terpuruk
Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Pertanian Dinas Pertanian Poso, Ni Ketut Wardani mengatakan saat ini untuk petani yang belum memiliki kartu tani bisa membeli pupuk bersubsidi dengan mengecek nama yang telah terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Dinas Pertanian yang telah dibagikan ke seluruh penyalur pupuk.
"Petani cek namanya di penyalur pupuk, kalau ada namanya, tanpa kartu tani petani itu diperbolehkan membeli pupuk yang bersubsidi," ujar Ni Ketut.
Dia menjelaskan, saat ini pihak BRI tengah menyalurkan kartu tani namun mengalami keterlambatan karena pandemi COVID-19.
Menurut Ni Ketut, sebelumnya telah diprogramkan selesai penyaluran kartu pada Agustus 2020, namun terkendala penginputan data petani yang belum rampung.
Pihak Dinas Pertanian masih diberikan lagi kebijakan untuk menginput dan merampungkan data petani sampai pada 1 Januari 2021.
Ditargetkan semua petani pada 1 Januari 2020 telah memiliki kartu tani.
Sementara itu harga pupuk bersubsidi kata Ni Ketut, seperti pupuk NPK hanya Rp90 ribu per karung, sementara pupuk nonsubsidi berkisar Rp250 ribu per karung.
Namun kata dia, pihak penyalur menjual pupuk NPK seharga Rp95 ribu, karena Rp5 ribu sebagai biaya angkut buruh dan transportasi.
Mereka akhirnya membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang mencapai Rp225 ribu per karung, sementara pupuk bersubsidi hanya Rp95 ribu.
"Kami di sini sampai saat ini belum ada satupun petani yang memiliki kartu tani, akibatnya kami harus membeli pupuk dengan harga nonsubsidi yang begitu mahal," kata Franklin Pasiowan, petani di Desa Kuku, Kecamatan Pamona Utara, di Poso, Selasa.
Baca juga: Petani di Poso belum bisa fungsikan Kartu Tani
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Suratno mengatakan keluhan petani itu sudah lama berlangsung, namun pihak Dinas Pertanian tidak punya wewenang mengeluarkan kartu tani karena itu kewenangan dari Bank BRI.
"Kami hanya bertugas memberikan data jumlah petani," katanya.
Jumlah petani yang telah terdaftar di Dinas Pertanian tahun 2020 sebanyak 18 ribu dan tahun 2021 sebanyak 13 ribu.
"Kalau jumlah petani yang belum dan telah memiliki kartu tani ada sama pihak Bank BRI," katanya.
Baca juga: Sekdaprov: petani keluhkan harga tomat semakin terpuruk
Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Pertanian Dinas Pertanian Poso, Ni Ketut Wardani mengatakan saat ini untuk petani yang belum memiliki kartu tani bisa membeli pupuk bersubsidi dengan mengecek nama yang telah terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Dinas Pertanian yang telah dibagikan ke seluruh penyalur pupuk.
"Petani cek namanya di penyalur pupuk, kalau ada namanya, tanpa kartu tani petani itu diperbolehkan membeli pupuk yang bersubsidi," ujar Ni Ketut.
Dia menjelaskan, saat ini pihak BRI tengah menyalurkan kartu tani namun mengalami keterlambatan karena pandemi COVID-19.
Menurut Ni Ketut, sebelumnya telah diprogramkan selesai penyaluran kartu pada Agustus 2020, namun terkendala penginputan data petani yang belum rampung.
Pihak Dinas Pertanian masih diberikan lagi kebijakan untuk menginput dan merampungkan data petani sampai pada 1 Januari 2021.
Ditargetkan semua petani pada 1 Januari 2020 telah memiliki kartu tani.
Sementara itu harga pupuk bersubsidi kata Ni Ketut, seperti pupuk NPK hanya Rp90 ribu per karung, sementara pupuk nonsubsidi berkisar Rp250 ribu per karung.
Namun kata dia, pihak penyalur menjual pupuk NPK seharga Rp95 ribu, karena Rp5 ribu sebagai biaya angkut buruh dan transportasi.