Palu (ANTARA) - Kementerian Sosial pada September 2020 menggelontorkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) di seluruh Nusantara.
Kemensos bekerja saja sama dengan Perum Bulog memenuhi kebutuhan beras KPM PKH dengan kualitas medium. Beras disalurkan oleh pihak transporter dari rumah ke rumah untuk sampai kepada penerimanya.
Peluncuran bansos PKH secara nasional dilakukan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Dirut Perum Bulog Budi Waseso, sedangkan transporter untuk program sosial ini PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT Dos Ni Roha (DNR). Wilayah Sulawesi Tengah ditangani PT DNR.
Peluncuranbansos beras PKH di Provinsi Sulteng secara simbolis dilakukan pada 2 September 2020 di gudang Bulog di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Utara.
Kepada Kantor Wilayah Perum Bulog Sulteng Basirun menyerahkan pertama kali bansos beras PKH kemasan 15 kg kepada Kadis Sosial Provinsi Sulteng Ridwan Mumu dan selanjutnya diberikan kepada tiga penerima PKH di Kota Palu.
Penyerahan itu sekaligus menandai dimulainya pendistribusian bansos beras PKH di Sulteng yang dilakukan pertama kalinya di Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sulteng jumlah KPM PKH di daerah itu 155.174 kepala keluarga (KK), tersebar di 13 kabupaten dan kota.
Penyaluran bansos di daerah itu dalam dua tahap, pertama jatah Agustus-September 2020 sebanyak 30 kg/KK, kedua jatah Oktober 2020 sebanyak 15 kg/KK. Setiap KPM PKH memperoleh jatah beras 15 kg selama tiga bulan.
Ridwan Mumu menyatakan optimisme pemerintah bahwa bansos mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Semula, katanya, dikhawatirkan penyaluran bansos itu tidak memenuhi target waktu yang telah ditetapkan pemerintah karena kondisi geografi dan topograsi Sulteng cukup ekstrem.
Selain karena masih banyak akses jalan yang belum memadai, beberapa desa harus dicapai dengan menyeberang sungai dan laut sehingga memerlukan penanganan khusus dan serius, terutama oleh transporter.
Apalagi, PT DNR baru pertama menangani penyaluran bansos beras sehingga wajar jika ada kekhawatiran pendistribusian beras molor dari waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ditambah lagi berdasarkan arahan Mensos Juliari P. Batubara, bansos beras harus diserahkan ke titik terdekat, yakni masyarakat.
Namun kenyataannya, tidak seperti itu, justru pihak transporter dapat menyelesaikan penyaluran bansos tersebut sebelum limit waktu.
"Kemensos memberikan batas waktu penyaluran bansos beras PKH per 30 September 2020. Tapi pihak PT DNR justru telah selesai menyalurkan bansos pada 29 September 2020," kata Ridwan.
Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak transporter yang sudah bekerja keras meski banyak kendala dihadapi dilapangan, terutama kondisi jalan yang belum memadai.
Tetapi, semuanya itu dapat diatasi sehingga KPM PKH di seluruh Sulteng, mendapatkan bansos sesuai dengan kuata beras yang dialokasikan pemerintah pusat.
Rampung
Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sulteng Basirun membenarkan realisasi penyaluran bansos beras untuk KPM-PKH di daerah setempat yang sudah rampung 100 persen.
Pagu bansos beras yang dialokasikan pemerintah dan sudah dikeluarkan oleh Perum Bulog Sulteng seluruhnya telah tersalurkan ke kabupaten/kota di daerah ini.
"Pokoknya sudah 100 persen beras yang keluar dari gudang Bulog Sulteng," katanya.
Kemensos mengalokasikan bansos beras bagi PKH di Sulteng untuk jatah Agustus, September, dan Oktober 2020 sebanyak 6.982 ton untuk disalurkan kepada 155.174 KPM tersebar di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, Buol, Tolitoli, Banggai, Banggai Laut Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Donggala, Sigi, dan Kota Palu.
Bulog sebatas menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan penyaluran, sedangkan tanggung jawab pendistribusian sampai kepada penerima manfaat oleh pihak perusahaan dimaksud.
Basirun menambahkan bansos beras yang disalurkan kepada PKH di Sulteng sepenuhnya adalah produksi petani lokal.
Bulog membeli beras dari petani baik kualitas medium maupun premium, sedangkan beras yang disalurkan dalam PKH kualitas medium.
Bulog selaku penyedia beras nasional, tentu terus berupaya untuk menyiapkan beras dalam jumlah memadai, karena selain menyalurkan bansos, juga melayani kebutuhan program bantuan pangan nontunai (BPNT) dengan kualitas premium.
Menurut dia, soal ketersediaan beras tidak ada masalah, sebab pembelian beras petani tetap berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Bulog tetap turun lapangan membeli produksi petani dan bekerja sama dengan swasta (mitra) penggilingan padi di kabupaten/kota di Sulteng.
Karena itu, ketika Kemensos meminta Bulog sebagai mitra untuk menyediakan beras guna mendukung program bansos PKH, pihaknya siap memenuhi sesuai kebutuhan itu.
Pimpinan PT DNR Cabang Palu Denny membenarkan bansos beras PKH di Sulteng sudah 100 persen disalurkan kepada penerima manfaat di seluruh wilayah itu.
"Sejak 29 Oktober 2020, bansos beras PKH sudah tersalurkan 100 persen," katanya.
Sejak mendapat kepercayaan sebagai pihak ketiga dalam penyaluran bansos, perusahaan itu langsung menyiapkan semua armada angkutan, termasuk di Provinsi Sulteng.
Kendala utama yang dihadapi bukan pada armada, tetapi justru medan jalan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Banggai, Sigi, dan Donggala banyak yang belum memadai ditambah adanya wilayah-wilayah, terutama Kabupaten Banggai dengan akses menuju desa tempat domisili KPM PKH, harus menyeberangi sungai.
Di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, contohnya, penyaluran bansos harus dilakukan dengan menggunakan gerobak sapi karena akses jalan yang memadai tidak ada, sedangkan sungai belum ada jembatannya. Gerobak satu-satunya alat angkutan bagi masyarakat setempat.
Di daerah lainnya, termasuk di Kabupaten Sigi, masih ada desa yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan sepeda motor ojek karena akses jalan untuk mobil belum memadai.
Di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi armada angkutan bansos beras hanya sampai pintu masuk di Desa Sadautna, Kecamatan Kulawi, sedangkan dari desa itu beras diangkut dengan sepeda motor ojek sampai Tomado, Ibu Kota Kecamatan Lindu.
Selain itu, untuk menyalurkan bansos kepada KPM PKH di Desa Olu, petugas harus menyeberang danau yang cukup luas. Beras kemudian diangkut menggunakan kapal motor sampai seberang danau dan selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor ke titik-titik terdekat dengan masyarakat.
Namun demikian, kata dia, semua kendala itu dapat diatasi karena didukung dengan semangat dan tekad menyalurkan bansos beras kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.
Bermanfaat
Sejumlah penerima bansos beras dari Kemensos di Palu maupun di beberapa wilayah di Sulteng mengatakan manfaat program itu.
Rukna, seorang warga di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi mengaku menerima bansos beras PKH tiga bulan sebanyak 45 kg.
Beras yang diterimanya itu, selain kualitasnya bagus, juga cukup meringankan beban ekonomi warga yang selama beberapa bulan terakhir ini menghadapi dampak pandemi COVID-19.
Dampak pandemi COVID-19 mereka rasakan. Di satu sisi, warga setempat kesulitan menjual hasil panen karena pedagang juga rata-rata kesulitan modal, sedangkan di sisi lain daya beli masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari berkurang.
Tati, seorang ibu rumah tangga di Kota Palu juga membenarkan telah menerima jatah beras PKH 15 kg per bulan, selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2020.
"Bantuan ini sangat menolong kami, warga kurang mampu," ujarnya.
Rusnawati, seorang penerima bansos beras Kelurahan Palu Selatan, menyatakan gembira mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat tersebut.
"Ini baru kali pertama saya dan KPM PHK lainnya mendapat jatah bansos beras," katanya.
Di tengah situasi kehidupan masyarakat yang mengalami kesulitan dampak pandemi COVID-19, pemerintah hadir, antara lain melalui program bansos beras itu.
Mereka pun berterima kasih atas kebijakan pemerintah melalui program bantuan itu karena dirasakan memberikan perlindungan sosial, terlebih bagi kalangan masyarakat kecil.
Kemensos bekerja saja sama dengan Perum Bulog memenuhi kebutuhan beras KPM PKH dengan kualitas medium. Beras disalurkan oleh pihak transporter dari rumah ke rumah untuk sampai kepada penerimanya.
Peluncuran bansos PKH secara nasional dilakukan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Dirut Perum Bulog Budi Waseso, sedangkan transporter untuk program sosial ini PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT Dos Ni Roha (DNR). Wilayah Sulawesi Tengah ditangani PT DNR.
Peluncuranbansos beras PKH di Provinsi Sulteng secara simbolis dilakukan pada 2 September 2020 di gudang Bulog di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Utara.
Kepada Kantor Wilayah Perum Bulog Sulteng Basirun menyerahkan pertama kali bansos beras PKH kemasan 15 kg kepada Kadis Sosial Provinsi Sulteng Ridwan Mumu dan selanjutnya diberikan kepada tiga penerima PKH di Kota Palu.
Penyerahan itu sekaligus menandai dimulainya pendistribusian bansos beras PKH di Sulteng yang dilakukan pertama kalinya di Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sulteng jumlah KPM PKH di daerah itu 155.174 kepala keluarga (KK), tersebar di 13 kabupaten dan kota.
Penyaluran bansos di daerah itu dalam dua tahap, pertama jatah Agustus-September 2020 sebanyak 30 kg/KK, kedua jatah Oktober 2020 sebanyak 15 kg/KK. Setiap KPM PKH memperoleh jatah beras 15 kg selama tiga bulan.
Ridwan Mumu menyatakan optimisme pemerintah bahwa bansos mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Semula, katanya, dikhawatirkan penyaluran bansos itu tidak memenuhi target waktu yang telah ditetapkan pemerintah karena kondisi geografi dan topograsi Sulteng cukup ekstrem.
Selain karena masih banyak akses jalan yang belum memadai, beberapa desa harus dicapai dengan menyeberang sungai dan laut sehingga memerlukan penanganan khusus dan serius, terutama oleh transporter.
Apalagi, PT DNR baru pertama menangani penyaluran bansos beras sehingga wajar jika ada kekhawatiran pendistribusian beras molor dari waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ditambah lagi berdasarkan arahan Mensos Juliari P. Batubara, bansos beras harus diserahkan ke titik terdekat, yakni masyarakat.
Namun kenyataannya, tidak seperti itu, justru pihak transporter dapat menyelesaikan penyaluran bansos tersebut sebelum limit waktu.
"Kemensos memberikan batas waktu penyaluran bansos beras PKH per 30 September 2020. Tapi pihak PT DNR justru telah selesai menyalurkan bansos pada 29 September 2020," kata Ridwan.
Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak transporter yang sudah bekerja keras meski banyak kendala dihadapi dilapangan, terutama kondisi jalan yang belum memadai.
Tetapi, semuanya itu dapat diatasi sehingga KPM PKH di seluruh Sulteng, mendapatkan bansos sesuai dengan kuata beras yang dialokasikan pemerintah pusat.
Rampung
Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sulteng Basirun membenarkan realisasi penyaluran bansos beras untuk KPM-PKH di daerah setempat yang sudah rampung 100 persen.
Pagu bansos beras yang dialokasikan pemerintah dan sudah dikeluarkan oleh Perum Bulog Sulteng seluruhnya telah tersalurkan ke kabupaten/kota di daerah ini.
"Pokoknya sudah 100 persen beras yang keluar dari gudang Bulog Sulteng," katanya.
Kemensos mengalokasikan bansos beras bagi PKH di Sulteng untuk jatah Agustus, September, dan Oktober 2020 sebanyak 6.982 ton untuk disalurkan kepada 155.174 KPM tersebar di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, Buol, Tolitoli, Banggai, Banggai Laut Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Donggala, Sigi, dan Kota Palu.
Bulog sebatas menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan penyaluran, sedangkan tanggung jawab pendistribusian sampai kepada penerima manfaat oleh pihak perusahaan dimaksud.
Basirun menambahkan bansos beras yang disalurkan kepada PKH di Sulteng sepenuhnya adalah produksi petani lokal.
Bulog membeli beras dari petani baik kualitas medium maupun premium, sedangkan beras yang disalurkan dalam PKH kualitas medium.
Bulog selaku penyedia beras nasional, tentu terus berupaya untuk menyiapkan beras dalam jumlah memadai, karena selain menyalurkan bansos, juga melayani kebutuhan program bantuan pangan nontunai (BPNT) dengan kualitas premium.
Menurut dia, soal ketersediaan beras tidak ada masalah, sebab pembelian beras petani tetap berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Bulog tetap turun lapangan membeli produksi petani dan bekerja sama dengan swasta (mitra) penggilingan padi di kabupaten/kota di Sulteng.
Karena itu, ketika Kemensos meminta Bulog sebagai mitra untuk menyediakan beras guna mendukung program bansos PKH, pihaknya siap memenuhi sesuai kebutuhan itu.
Pimpinan PT DNR Cabang Palu Denny membenarkan bansos beras PKH di Sulteng sudah 100 persen disalurkan kepada penerima manfaat di seluruh wilayah itu.
"Sejak 29 Oktober 2020, bansos beras PKH sudah tersalurkan 100 persen," katanya.
Sejak mendapat kepercayaan sebagai pihak ketiga dalam penyaluran bansos, perusahaan itu langsung menyiapkan semua armada angkutan, termasuk di Provinsi Sulteng.
Kendala utama yang dihadapi bukan pada armada, tetapi justru medan jalan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Banggai, Sigi, dan Donggala banyak yang belum memadai ditambah adanya wilayah-wilayah, terutama Kabupaten Banggai dengan akses menuju desa tempat domisili KPM PKH, harus menyeberangi sungai.
Di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, contohnya, penyaluran bansos harus dilakukan dengan menggunakan gerobak sapi karena akses jalan yang memadai tidak ada, sedangkan sungai belum ada jembatannya. Gerobak satu-satunya alat angkutan bagi masyarakat setempat.
Di daerah lainnya, termasuk di Kabupaten Sigi, masih ada desa yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan sepeda motor ojek karena akses jalan untuk mobil belum memadai.
Di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi armada angkutan bansos beras hanya sampai pintu masuk di Desa Sadautna, Kecamatan Kulawi, sedangkan dari desa itu beras diangkut dengan sepeda motor ojek sampai Tomado, Ibu Kota Kecamatan Lindu.
Selain itu, untuk menyalurkan bansos kepada KPM PKH di Desa Olu, petugas harus menyeberang danau yang cukup luas. Beras kemudian diangkut menggunakan kapal motor sampai seberang danau dan selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor ke titik-titik terdekat dengan masyarakat.
Namun demikian, kata dia, semua kendala itu dapat diatasi karena didukung dengan semangat dan tekad menyalurkan bansos beras kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.
Bermanfaat
Sejumlah penerima bansos beras dari Kemensos di Palu maupun di beberapa wilayah di Sulteng mengatakan manfaat program itu.
Rukna, seorang warga di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi mengaku menerima bansos beras PKH tiga bulan sebanyak 45 kg.
Beras yang diterimanya itu, selain kualitasnya bagus, juga cukup meringankan beban ekonomi warga yang selama beberapa bulan terakhir ini menghadapi dampak pandemi COVID-19.
Dampak pandemi COVID-19 mereka rasakan. Di satu sisi, warga setempat kesulitan menjual hasil panen karena pedagang juga rata-rata kesulitan modal, sedangkan di sisi lain daya beli masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari berkurang.
Tati, seorang ibu rumah tangga di Kota Palu juga membenarkan telah menerima jatah beras PKH 15 kg per bulan, selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2020.
"Bantuan ini sangat menolong kami, warga kurang mampu," ujarnya.
Rusnawati, seorang penerima bansos beras Kelurahan Palu Selatan, menyatakan gembira mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat tersebut.
"Ini baru kali pertama saya dan KPM PHK lainnya mendapat jatah bansos beras," katanya.
Di tengah situasi kehidupan masyarakat yang mengalami kesulitan dampak pandemi COVID-19, pemerintah hadir, antara lain melalui program bansos beras itu.
Mereka pun berterima kasih atas kebijakan pemerintah melalui program bantuan itu karena dirasakan memberikan perlindungan sosial, terlebih bagi kalangan masyarakat kecil.