Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi itu, untuk menekan peningkatan kasus stunting, demi mewujudkan pertumbuhan anak dan generasi muda dengan kualitas yang baik.
"Stunting menjadi satu prirotas pembangunan, yang harus menjadi perhatian pemda dan semua pihak, termasuk keluarga, dalam mewujudkan pertumbuhan generasi muda yang sehat," ucap Longki Djanggola, di Palu, Selasa, dalam penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penurunan kasus stunting.
Gubernur menyebut, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak.
"Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya," ungkap Gubernur.
Gubernur menguraikan, prevalensi stunting Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang sangat signifikan, dalam kurun waktu delapan tahun atau sejak 2013 hingga 2019, yang penurunannya mencapai 10,12 persen.
"Sulawesi Tengah telah berhasil menurunkan angka stunting dari 41,38 persen menjadi 31,26 persen atau turun sebanyak 10,12," ungkap Gubernur.
Gubernur menyerahkan penghargaan atas kinerja pemerintah kabupaten terbaik dalam pencegahan dan penurunan stunting teringrasi.
Oleh Pemprov Sulteng, Kabupaten Parigi Moutong memperoleh kategori kabupaten paling replikatif tahun 2020 pada aksi percepatan penurunan stunting. Selain itu Parimo Moutong juga memperoleh penghargaan kategori tampilan pameran dan desa lokus terbaik tahun 2020.
Baca juga: Parigi Moutong ikuti penilaian percepatan penurunan stunting nasional
Baca juga: Upaya Gorontalo Utara menihilkan kasus stunting
Baca juga: Pemkab Parigi Moutong monitor desa sasaran program stunting
Baca juga: Pemkab Sigi berkomitmen untuk turunkan angka stunting
Selain Parigi Moutong, tiga kabupaten di Sulteng juga memperoleh penghargaan di antaraya, Sigi, Morowali dan Banggai. Kabupaten Sigi dan Morowali ditetapkan sebagai daerah paling inspiratif dalam menekan angka stunting di Sulteng. Sementara, Banggai ditetapkan sebagai daerah paling inovatif.
"Tentunya hasil yang baik ini, tidak terlepas dari upaya dan usaha semua elemen yang terlibat baik tingkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten serta lembaga non-pemerintah lainnya," sebut Longki Djanggola.
Ia pun mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait.
Longki Djanggola mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh pihak terkait, atas kerja keras dan kolaborasi pemerintah daerah dalam menjalankan aksi konvergensi intervensi untuk meningkatkan penurunan stunting di daerahnya.
"Karena percepatan penurunan kematian ibu dan stunting merupakan salah satu prioritas nasional dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu proyek prioritas strategis, yang harus didukung dan wajib diseriusi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta lembaga non-pemerintah," ujarnya.
Foto bersama Gubernur Sulteng Longki Djanggola dengan kepala daerah dari Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Morowali dan Kabupaten Sigi, usai menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala daerah atas prestasi pemda menurunkan kasus stunting. (ANTARA/HO-Biro Humas Setda Pemprov Sulteng)
"Stunting menjadi satu prirotas pembangunan, yang harus menjadi perhatian pemda dan semua pihak, termasuk keluarga, dalam mewujudkan pertumbuhan generasi muda yang sehat," ucap Longki Djanggola, di Palu, Selasa, dalam penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penurunan kasus stunting.
Gubernur menyebut, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak.
"Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya," ungkap Gubernur.
Gubernur menguraikan, prevalensi stunting Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang sangat signifikan, dalam kurun waktu delapan tahun atau sejak 2013 hingga 2019, yang penurunannya mencapai 10,12 persen.
"Sulawesi Tengah telah berhasil menurunkan angka stunting dari 41,38 persen menjadi 31,26 persen atau turun sebanyak 10,12," ungkap Gubernur.
Gubernur menyerahkan penghargaan atas kinerja pemerintah kabupaten terbaik dalam pencegahan dan penurunan stunting teringrasi.
Oleh Pemprov Sulteng, Kabupaten Parigi Moutong memperoleh kategori kabupaten paling replikatif tahun 2020 pada aksi percepatan penurunan stunting. Selain itu Parimo Moutong juga memperoleh penghargaan kategori tampilan pameran dan desa lokus terbaik tahun 2020.
Baca juga: Parigi Moutong ikuti penilaian percepatan penurunan stunting nasional
Baca juga: Upaya Gorontalo Utara menihilkan kasus stunting
Baca juga: Pemkab Parigi Moutong monitor desa sasaran program stunting
Baca juga: Pemkab Sigi berkomitmen untuk turunkan angka stunting
Selain Parigi Moutong, tiga kabupaten di Sulteng juga memperoleh penghargaan di antaraya, Sigi, Morowali dan Banggai. Kabupaten Sigi dan Morowali ditetapkan sebagai daerah paling inspiratif dalam menekan angka stunting di Sulteng. Sementara, Banggai ditetapkan sebagai daerah paling inovatif.
"Tentunya hasil yang baik ini, tidak terlepas dari upaya dan usaha semua elemen yang terlibat baik tingkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten serta lembaga non-pemerintah lainnya," sebut Longki Djanggola.
Ia pun mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait.
Longki Djanggola mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh pihak terkait, atas kerja keras dan kolaborasi pemerintah daerah dalam menjalankan aksi konvergensi intervensi untuk meningkatkan penurunan stunting di daerahnya.
"Karena percepatan penurunan kematian ibu dan stunting merupakan salah satu prioritas nasional dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu proyek prioritas strategis, yang harus didukung dan wajib diseriusi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta lembaga non-pemerintah," ujarnya.