Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima penghargaan sebagai provinsi Peduli HAM tahun 2024 dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-76.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berupaya lebih baik lagi," kata Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam keterangan tertulisnya diterima di Palu, Kamis.
Ia mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas upaya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di wilayah.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-76 di Jakarta, Selasa.
Rusdy mengatakan Pemprov Sulteng terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Peningkatan sosialisasi hingga optimalisasi layanan publik berbasis HAM, akan terus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Hermansyah Siregar mengatakan bahwa keberhasilan Sulteng dalam meraih penghargaan ini tidak terlepas dari dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.
"Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Sulawesi Tengah juga menjadi role model dalam P5HAM di Indonesia," katanya.
Terlebih, kata dia, pada tahun 2023 hanya enam kabupaten/kota di Sulteng yang meraih predikat Peduli HAM, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 10 dari total 13 kabupaten/kota.
Adapun 10 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat peduli HAM di Sulteng, yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Kota Palu.
Menurut dia, hal ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.
Selain itu, lanjut dia, sejumlah program kegiatan juga telah dilaksanakan secara sinergis, diantaranya pembinaan dan fasilitasi, sosialisasi dan diseminasi Informasi, dan pembentukan desa peduli HAM.
Kemudian pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, hingga kolaborasi yang menjadi awal terbentuknya gugus tugas percepatan strategi nasional HAM di setiap daerah.
"Dengan sinergi yang kuat, kita yakin dapat menciptakan Sulawesi Tengah yang lebih baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," ujar Siregar.
