Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penyediaan sarana dan prasarana infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan syarat untuk mendorong transfomasi digital di tengah masyarakat.
"Kominfo mempunyai tugas untuk menyiapkan semua sarana dan prasarana infrastruktur yang memungkinkan migrasi itu berjalan dengan baik dan cepat, ini tentu tidak mudah," kata Johnny saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam keterangan pers, dikutip Jumat.
Menyikapi perkembangan teknologi dan pentingnya transformasi digital, Johnny melihat Indonesia tidak memiliki pilihan selain bergerak maju.
"Untuk mengasistensi masyarakat, Kominfo harus berada di depan baik sebagai pelaku langsung untuk wilayah yang tidak terjamah oleh operator seluler maupun sebagai regulator untuk menyiapkan ekosistem secara keseluruhan untuk bergerak bersama-sama," kata Johnny.
Wilayah terdepan, terluar dan terpencil atau 3T menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang diakui Kominfo memiliki banyak tantangan mulai dari geografi, demograsi, birokrasi hingga kultural.
"Tidak mudah menerjang badai, melewati selat, ngarai, mendaki gunung, bukit dan lembah bukan hal yang gampang. Di Nusa Tenggara Timur ternyata masih lebih mudah dibandingkan pedalaman Kalimantan, Papua yang luar biasa tantangannya. Tidak saja tantangan alam, bahkan tantangan kamtibmas yang luar biasa dan tidak mudah," kata Johnny.
Johnny menilai kinerja Kominfo perlu didukung dua indikator, pertama laporan dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) bahwa akuntabilitas dilaksakan dengan baik.
"Yang pertama adalah pekerjaan kita akuntabilitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas dan prudennya proses itu dari apa? Dari laporannya BPK, laporan itu yang menentukan bahwa itu dilaksanakan dengan baik," kata Johnny.
Indikator kedua adalah bahwa program yang dilakukan dirasakan oleh masyarakat.
"Kominfo mempunyai tugas untuk menyiapkan semua sarana dan prasarana infrastruktur yang memungkinkan migrasi itu berjalan dengan baik dan cepat, ini tentu tidak mudah," kata Johnny saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam keterangan pers, dikutip Jumat.
Menyikapi perkembangan teknologi dan pentingnya transformasi digital, Johnny melihat Indonesia tidak memiliki pilihan selain bergerak maju.
"Untuk mengasistensi masyarakat, Kominfo harus berada di depan baik sebagai pelaku langsung untuk wilayah yang tidak terjamah oleh operator seluler maupun sebagai regulator untuk menyiapkan ekosistem secara keseluruhan untuk bergerak bersama-sama," kata Johnny.
Wilayah terdepan, terluar dan terpencil atau 3T menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang diakui Kominfo memiliki banyak tantangan mulai dari geografi, demograsi, birokrasi hingga kultural.
"Tidak mudah menerjang badai, melewati selat, ngarai, mendaki gunung, bukit dan lembah bukan hal yang gampang. Di Nusa Tenggara Timur ternyata masih lebih mudah dibandingkan pedalaman Kalimantan, Papua yang luar biasa tantangannya. Tidak saja tantangan alam, bahkan tantangan kamtibmas yang luar biasa dan tidak mudah," kata Johnny.
Johnny menilai kinerja Kominfo perlu didukung dua indikator, pertama laporan dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) bahwa akuntabilitas dilaksakan dengan baik.
"Yang pertama adalah pekerjaan kita akuntabilitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas dan prudennya proses itu dari apa? Dari laporannya BPK, laporan itu yang menentukan bahwa itu dilaksanakan dengan baik," kata Johnny.
Indikator kedua adalah bahwa program yang dilakukan dirasakan oleh masyarakat.