Jakarta (ANTARA) - DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menolak adanya kebijakan impor beras dari Kementerian Perdagangan yang dinilainya kurang bijak.
"Partai Bulan Bintang menolak keras impor beras oleh Kementerian Perdagangan," kata Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.
Dia juga menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang 'ngotot' untuk mengimpor beras, meski banyak yang menolak.
Menurut Afriansyah, sikap Lutfi mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
“Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah, sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," ujarnya pula.
Afriansyah menyarankan, Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang objektif, baru mengambil keputusan.
“Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melakukan penyerapan hasil panen, terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," katanya lagi.
Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
"Sebaiknya pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun," kata dia.
Dia menambahkan, bila kebijakan impor beras karena adanya darurat bencana, maka tidak ada masalah.
"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," kata Afriansyah pula.
"Partai Bulan Bintang menolak keras impor beras oleh Kementerian Perdagangan," kata Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.
Dia juga menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang 'ngotot' untuk mengimpor beras, meski banyak yang menolak.
Menurut Afriansyah, sikap Lutfi mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
“Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah, sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," ujarnya pula.
Afriansyah menyarankan, Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang objektif, baru mengambil keputusan.
“Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melakukan penyerapan hasil panen, terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," katanya lagi.
Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
"Sebaiknya pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun," kata dia.
Dia menambahkan, bila kebijakan impor beras karena adanya darurat bencana, maka tidak ada masalah.
"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," kata Afriansyah pula.