Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu meminta pemerintah kota setempat memfokuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 pada upaya percepatan pemulihan daerah dan ekonomi masyarakat pascabencana 2018 di tengah pandemi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD Palu Rizal Dg Sewang dalam usyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RKPD Kota Palu Tahun 2022 yang dilaksanakan di Palu, Senin, mengatakan ada beberapa masalah besar pascabencana 2018 yang harus diselesaikan Pemkot Palu di bawah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu periode 2021-2025, Hadianto Rasyid-Reny Lamadjido.
"Yang masih menjadi masalah yakni masalah sosial seperti penuntasan masalah pemberian lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) dan masih carut-marutnya data warga yang akan diberikan bantuan dana stimulan,"katanya.
Selain itu, lanjutnya, perbaikan rumah korban bencana yang tidak berada di wilayah zona rawan bencana yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah.
"Untuk itu kami selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Palu menyampaikan saran kepada Pemkot Palu dan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) lainnya untuk berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah tersebut," ujarnya.
Namun, kata dia, tanpa mengabaikan program-program prioritas lainnya yang sudah disusun Pemkot Palu.
Ia menyatakan pascabencana 2018 hingga sekarang yang meluluhlantahkan Kota Palu, baik infrastrukturnya, kehidupan sosial, maupun merenggut jiwa, Pemkot Palu dan pemangku kepentingan terkait masih dihadapkan berbagai problematika guna diatasi bersama.
"Khususnya mengenai hak-hak normatif para penyintas korban bencana yang hingga detik ini belum terselesaikan secara optimal dan menyeluruh," ucapnya.
Selain itu, masih banyak masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh kelurahan dan kecamatan yang membutuhkan penanganan secara cepat dan berkelanjutan.