Washington (ANTARA) - Pemerintahan Biden pada Selasa (18/5/2021) memberi investor waktu tambahan dua minggu untuk membeli atau menjual sekuritas di perusahaan tertentu yang dianggap terkait dengan militer China, perpanjangan yang dikatakan diperlukan untuk menyusun kebijakan yang lebih kuat buat melarang perdagangan semacam itu.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meninjau sejumlah aspek kebijakan AS-China, termasuk larangan yang diberlakukan di bawah pendahulunya Donald Trump atas investasi di perusahaan China tertentu yang menurut Amerika Serikat terkait dengan angkatan bersenjata dan badan intelijen China.
Investor sekarang memiliki waktu hingga pukul 09.30 pagi (13.30 GMT) pada 11 Juni untuk bersaing dalam transaksi mereka, Departemen Keuangan AS mengatakan dalam pemberitahuan yang diposting di situs webnya. Batas waktu sebelumnya adalah 27 Mei.
Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan Gedung Putih sangat prihatin tentang masalah ini, dan bahwa perpanjangan dua minggu akan memungkinkannya untuk mengatasi masalah dalam perintah eksekutif pemerintahan Trump, yang dirancang dan dilaksanakan dengan "cara yang ceroboh."
Kebijakan baru, setelah selesai, akan "memperkuat kemampuan kami untuk melarang investasi AS di militer, intelijen, dan perangkat keamanan RRC lainnya," kata pejabat itu, menggunakan akronim dari Republik Rakyat China.
"Kami akan memiliki lebih banyak informasi secara permanen segera, dan kami bertekad untuk menangani masalah ini secepatnya," kata pejabat itu.
Permintaan komentar dari konsulat China tidak segera dibalas.
Setidaknya delapan perusahaan China telah ditempatkan di bawah pembatasan tersebut. Salah satunya, pembuat ponsel Xiaomi, mengajukan gugatan sebagai tanggapan, dan Departemen Pertahanan AS setuju untuk menghapusnya dari daftar terlarang.
Pada Maret, seorang hakim federal telah memblokir sementara penegakan daftar hitam Xiaomi, mengutip proses pemerintah AS yang "sangat cacat" karena memasukkannya ke dalam larangan. Hakim kemudian juga menangguhkan larangan investasi yang diberlakukan pada Luokung Technology Corp, sebuah perusahaan teknologi pemetaan China.
Xiaomi termasuk di antara perusahaan teknologi China yang lebih terkenal yang ditargetkan Trump karena diduga memiliki hubungan dengan militer China.
Saingan ponsel cerdas dan pembuat peralatan telekomunikasi Huawei Technologies Co Ltd juga dimasukkan dalam daftar hitam ekspor pada 2019 dan dilarang mengakses teknologi penting asal AS, memengaruhi kemampuannya untuk merancang chip-nya sendiri dan komponen sumber dari vendor luar.
Tindakan tersebut secara efektif melumpuhkan divisi ponsel cerdas perusahaan.
Departemen Pertahanan AS juga memberlakukan pembatasan serupa pada Semiconductor Manufacturing International Corporation China, sebuah perusahaan penting bagi dorongan nasional China untuk meningkatkan sektor chip domestiknya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meninjau sejumlah aspek kebijakan AS-China, termasuk larangan yang diberlakukan di bawah pendahulunya Donald Trump atas investasi di perusahaan China tertentu yang menurut Amerika Serikat terkait dengan angkatan bersenjata dan badan intelijen China.
Investor sekarang memiliki waktu hingga pukul 09.30 pagi (13.30 GMT) pada 11 Juni untuk bersaing dalam transaksi mereka, Departemen Keuangan AS mengatakan dalam pemberitahuan yang diposting di situs webnya. Batas waktu sebelumnya adalah 27 Mei.
Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan Gedung Putih sangat prihatin tentang masalah ini, dan bahwa perpanjangan dua minggu akan memungkinkannya untuk mengatasi masalah dalam perintah eksekutif pemerintahan Trump, yang dirancang dan dilaksanakan dengan "cara yang ceroboh."
Kebijakan baru, setelah selesai, akan "memperkuat kemampuan kami untuk melarang investasi AS di militer, intelijen, dan perangkat keamanan RRC lainnya," kata pejabat itu, menggunakan akronim dari Republik Rakyat China.
"Kami akan memiliki lebih banyak informasi secara permanen segera, dan kami bertekad untuk menangani masalah ini secepatnya," kata pejabat itu.
Permintaan komentar dari konsulat China tidak segera dibalas.
Setidaknya delapan perusahaan China telah ditempatkan di bawah pembatasan tersebut. Salah satunya, pembuat ponsel Xiaomi, mengajukan gugatan sebagai tanggapan, dan Departemen Pertahanan AS setuju untuk menghapusnya dari daftar terlarang.
Pada Maret, seorang hakim federal telah memblokir sementara penegakan daftar hitam Xiaomi, mengutip proses pemerintah AS yang "sangat cacat" karena memasukkannya ke dalam larangan. Hakim kemudian juga menangguhkan larangan investasi yang diberlakukan pada Luokung Technology Corp, sebuah perusahaan teknologi pemetaan China.
Xiaomi termasuk di antara perusahaan teknologi China yang lebih terkenal yang ditargetkan Trump karena diduga memiliki hubungan dengan militer China.
Saingan ponsel cerdas dan pembuat peralatan telekomunikasi Huawei Technologies Co Ltd juga dimasukkan dalam daftar hitam ekspor pada 2019 dan dilarang mengakses teknologi penting asal AS, memengaruhi kemampuannya untuk merancang chip-nya sendiri dan komponen sumber dari vendor luar.
Tindakan tersebut secara efektif melumpuhkan divisi ponsel cerdas perusahaan.
Departemen Pertahanan AS juga memberlakukan pembatasan serupa pada Semiconductor Manufacturing International Corporation China, sebuah perusahaan penting bagi dorongan nasional China untuk meningkatkan sektor chip domestiknya.