Palu (ANTARA) - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia membantu Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, menyusun rencana aksi penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana dan infastruktur perguruan tinggi tersebut berbasis gender.
Konsultan Gender dan Sosial PMSC CK - EARR Project ADB, Zubaidah Djohar, di Palu, Sabtu, mengemukakan pembangunan sarana dan infastruktur berbasis gender di UIN Palu, telah diawali dengan workshop kesiapsiagaan bencana berbasis gender yang diselenggarakan oleh PUPR melalui kerjasama Balai Prasarana Permukiman Wilayah, KSO, dengan menggandeng LP2M yang didanai oleh ADB, pada Oktober lalu.
Dari workshop tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan orientasi rencana aksi pengabdian masyarakat berbasis gender dan sosialisasi penanganan sosial pada pembangunan UIN Palu, yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut pada, 13 - 14 November 2021 di Palu.
Dengan begitu, kata Zubaidah, diharapkan pembangunan sarana prasarana dan infastruktur di UIN Palu, memperhatikan hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, dan anak.
Rehab-rekon UIN Palu pascagempa dan tsunami mendapat dukungan dari ADB dan Kementerian PUPR.
Atas dukungan itu, Kementerian PUPR melakukan rekonstruksi pascabencana 28 September 2018 di kampus tersebut, dengan membangun kembali gedung perkuliahan, auditorium, study center, gedung PAUD, rumah genset, dan gedung informasi dan teknologi, yang semuanya memiliki fungsi mitigasi pengurangan risiko bencana berbasis gender.
Selain itu, Kementerian PUPR juga melengkapi fasilitas tersebut dengan ruang terbuka hijau dan sarana olahraga mahasiswa.
"Informasi yang disampaikan ke kami bahwa, pembangunan akan selesai sekitar bulan Juni atau Juli 2022," kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan UIN Palu Dr H Kamaruddin, di Palu, Sabtu.
Kamaruddin menambahkan, dukungan ADB dan PUPR sangat membantu UIN Palu dalam hal pemenuhan sarana, utamanya ruang kelas belajar.
"Terdapat sekitar 40 ruang kelas belajar yang dibangun dengan anggaran ADB. Hal ini sekaligus memutus kesenjangan antara kebutuhan ruang kelas belajar dan peningkatan jumlah mahasiswa," sebutnya.
Berkaitan dengan itu Rektor UIN Datokarama Prof Dr Sagaf S Pettalongi MPd menegaskan bahwa saat ini dan akan datang, aspek gender menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan sarana dan infastruktur UIN Palu.
"Pembangunan sarana dan infastruktur UIN Palu dilakukan berbasis gender," kata Prof Sagaf.
Prof Sagaf menegaskan, sarana dan infastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR memiliki fungsi mitigasi pengurangan risiko bencana.
Atas hal itu, Prof Sagaf menyebut, sarana yang ada harus dapat diakses oleh semua komponen masyarakat sekitar kampus, dalam evakuasi mandiri ketika terjadi bencana tsunami.
"Karena itu, aspek gender sangat penting diperhatikan dalam pembangunan sarana dan infastruktur, sebagai bentuk pemenuhan hak kepada komponen masyarakat," ujarnya.
UIN Palu, sebut Prof Sagaf, sangat menyadari bahwa setiap individu manusia, utamanya kelompok rentan, perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas dan anak, memiliki hak untuk hidup dengan layak, termasuk mendapat kepastian akses dalam memitigasi dan melakukan evakuasi secara mandiri atas bencana alam.
Karena itu, UIN Palu memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun dengan anggaran ADB, dapat dijangkau oleh semua komponen dan elemen masyarakat, baik civitas akademik UIN Palu ataupun masyarakat di sekitar perguruan tinggi tersebut.
"Gedung mitigasi bencana yang dimiliki UIN Palu yang dibangun oleh PUPR, harus gencar disosialisasikan kepada masyarakat sekitar kampus, agar semua komponen masyarakat dapat mengakses gedung tersebut," kata Prof Sagaf.
Konsultan Gender dan Sosial PMSC CK - EARR Project ADB, Zubaidah Djohar, di Palu, Sabtu, mengemukakan pembangunan sarana dan infastruktur berbasis gender di UIN Palu, telah diawali dengan workshop kesiapsiagaan bencana berbasis gender yang diselenggarakan oleh PUPR melalui kerjasama Balai Prasarana Permukiman Wilayah, KSO, dengan menggandeng LP2M yang didanai oleh ADB, pada Oktober lalu.
Dari workshop tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan orientasi rencana aksi pengabdian masyarakat berbasis gender dan sosialisasi penanganan sosial pada pembangunan UIN Palu, yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut pada, 13 - 14 November 2021 di Palu.
Dengan begitu, kata Zubaidah, diharapkan pembangunan sarana prasarana dan infastruktur di UIN Palu, memperhatikan hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, dan anak.
Rehab-rekon UIN Palu pascagempa dan tsunami mendapat dukungan dari ADB dan Kementerian PUPR.
Atas dukungan itu, Kementerian PUPR melakukan rekonstruksi pascabencana 28 September 2018 di kampus tersebut, dengan membangun kembali gedung perkuliahan, auditorium, study center, gedung PAUD, rumah genset, dan gedung informasi dan teknologi, yang semuanya memiliki fungsi mitigasi pengurangan risiko bencana berbasis gender.
Selain itu, Kementerian PUPR juga melengkapi fasilitas tersebut dengan ruang terbuka hijau dan sarana olahraga mahasiswa.
"Informasi yang disampaikan ke kami bahwa, pembangunan akan selesai sekitar bulan Juni atau Juli 2022," kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan UIN Palu Dr H Kamaruddin, di Palu, Sabtu.
Kamaruddin menambahkan, dukungan ADB dan PUPR sangat membantu UIN Palu dalam hal pemenuhan sarana, utamanya ruang kelas belajar.
"Terdapat sekitar 40 ruang kelas belajar yang dibangun dengan anggaran ADB. Hal ini sekaligus memutus kesenjangan antara kebutuhan ruang kelas belajar dan peningkatan jumlah mahasiswa," sebutnya.
Berkaitan dengan itu Rektor UIN Datokarama Prof Dr Sagaf S Pettalongi MPd menegaskan bahwa saat ini dan akan datang, aspek gender menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan sarana dan infastruktur UIN Palu.
"Pembangunan sarana dan infastruktur UIN Palu dilakukan berbasis gender," kata Prof Sagaf.
Prof Sagaf menegaskan, sarana dan infastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR memiliki fungsi mitigasi pengurangan risiko bencana.
Atas hal itu, Prof Sagaf menyebut, sarana yang ada harus dapat diakses oleh semua komponen masyarakat sekitar kampus, dalam evakuasi mandiri ketika terjadi bencana tsunami.
"Karena itu, aspek gender sangat penting diperhatikan dalam pembangunan sarana dan infastruktur, sebagai bentuk pemenuhan hak kepada komponen masyarakat," ujarnya.
UIN Palu, sebut Prof Sagaf, sangat menyadari bahwa setiap individu manusia, utamanya kelompok rentan, perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas dan anak, memiliki hak untuk hidup dengan layak, termasuk mendapat kepastian akses dalam memitigasi dan melakukan evakuasi secara mandiri atas bencana alam.
Karena itu, UIN Palu memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun dengan anggaran ADB, dapat dijangkau oleh semua komponen dan elemen masyarakat, baik civitas akademik UIN Palu ataupun masyarakat di sekitar perguruan tinggi tersebut.
"Gedung mitigasi bencana yang dimiliki UIN Palu yang dibangun oleh PUPR, harus gencar disosialisasikan kepada masyarakat sekitar kampus, agar semua komponen masyarakat dapat mengakses gedung tersebut," kata Prof Sagaf.