Pemkot-Palu gunakan pendekatan Mantap Berkelanjutan pembangunan sosial

id Kesejahteraan sosial, kemiskinan, dinsospalu, pemkotpalu, Sulteng, bansos,Kemiskinan

Pemkot-Palu gunakan pendekatan Mantap Berkelanjutan pembangunan sosial

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palu Sarfan menjadi narasumber pada kegiatan dialog refleksi akhir tahun terkait Kesejahteraan sosial di Palu, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-Humas UIN Datokarama Palu)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menggunakan pendekatan program Mantap Berkelanjutan, untuk memperkuat pembangunan kesejahteraan sosial.

"Kesejahteraan sosial tetap menjadi program prioritas Pemkot Palu yang di muat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palu Sarfan saat menjadi narasumber dialog refleksi akhir tahun terkait Kesejahteraan sosial di Palu, Jumat (27/12) malam.

Ia menjelaskan, periode pertama Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah banyak menggelontorkan berbagai macam program kesejahteraan sosial.

Beberapa diantaranya yakni memberikan bantuan usaha, memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok inklusif disabilitas dan lainnya.

Pemkot Palu menggelontorkan anggaran bantuan modal usaha bagi warga miskin senilai Rp4 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 pemerintah setempat.

"Urusan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh sebab itu Pemkot Palu melakukan berbagai terobosan untuk kepentingan pembangunan kesejahteraan sosial," ujarnya.

Ia mengemukakan, intervensi pembangunan kesejahteraan sosial periode kedua Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengusung visi "Terwujud Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang akseleratif, inovatif, dan kolaboratif".

Visi tersebut dijabarkan dalam tiga misi, yakni akselerasi pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial, kemudian inovasi tata kelola pemerintah (pelayanan dasar dan pelayanan publik), serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan.

"Pemerintah sulit bekerja sendiri tanpa adanya kolaborasi semua pihak, oleh sebab itu untuk mewujudkan arah pembangunan daerah ke depan maka dibutuhkan peran semua pihak," tutur Sarfan.