Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, rutin melakukan pengecekan kembali data penerima manfaat dari program bantuan sosial, agar bantuan tersebut tepat sasaran.
"Setiap bulan data DTKS kami cek dan up date," kata Bupati Buol Amiruddin Rauf, di Buol, Sabtu.
Pernyataan Bupati Buol Amiruddin Rauf merupakan respons atas pernyataan Mensos Tri Rismaharini yang mengatakan lebih dari 30 ribu ASN dari berbagai daerah menerima bansos, berupa PKH dan bantuan pangan nontunai.
Bupati Amiruddin Rauf mengemukakan seluruh data penerima manfaat bantuan sosial yang tergabung dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dicek secara rutin setiap bulan.
Bahkan, kata Amiruddin, termasuk data penerima manfaat bantuan sosial yang disalurkan lewat bank atau kantor pos.
"Kami khawatir kalau ada ASN yang masuk sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial," ujarnya.
Dinas Sosial Kabupaten Buol ketika menerima data penerima manfaat sembako Kartu Keluarga Sejahtera-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (KKS-PPKM), langsung segera memverifikasi ke masing-masing desa/kelurahan, dan ternyata ditemukan beberapa nama ASN.
Dinas Sosial Buol telah menyampaikan kepada pihak bank untuk tidak menyalurkan bansos tersebut kepada para ASN tersebut.
Dinas Sosial Kabupaten Buol juga telah mengirimkan data calon penerima bansos yang tidak layak menerima bantuan, melalui aplikasi ke Kementerian Sosial dengan menghapus data ASN dari penerima KKS-PPKM.
Dinsos setempat memastikan meskipun ada beberapa ASN yang masuk dalam daftar penerima bansos dari Kemensos. Tapi kartu-nya tidak disalurkan bank kepada ASN yang masuk dalam daftar.
Sementara terkait ASN yang terdaftar sebagai penerima PKH dan bantuan pangan non-tunai dari Kemensos, Dinas Sosial Buol memastikan bahwa hal itu tidak terjadi di Buol.
"Setiap bulan data DTKS kami cek dan up date," kata Bupati Buol Amiruddin Rauf, di Buol, Sabtu.
Pernyataan Bupati Buol Amiruddin Rauf merupakan respons atas pernyataan Mensos Tri Rismaharini yang mengatakan lebih dari 30 ribu ASN dari berbagai daerah menerima bansos, berupa PKH dan bantuan pangan nontunai.
Bupati Amiruddin Rauf mengemukakan seluruh data penerima manfaat bantuan sosial yang tergabung dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dicek secara rutin setiap bulan.
Bahkan, kata Amiruddin, termasuk data penerima manfaat bantuan sosial yang disalurkan lewat bank atau kantor pos.
"Kami khawatir kalau ada ASN yang masuk sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial," ujarnya.
Dinas Sosial Kabupaten Buol ketika menerima data penerima manfaat sembako Kartu Keluarga Sejahtera-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (KKS-PPKM), langsung segera memverifikasi ke masing-masing desa/kelurahan, dan ternyata ditemukan beberapa nama ASN.
Dinas Sosial Buol telah menyampaikan kepada pihak bank untuk tidak menyalurkan bansos tersebut kepada para ASN tersebut.
Dinas Sosial Kabupaten Buol juga telah mengirimkan data calon penerima bansos yang tidak layak menerima bantuan, melalui aplikasi ke Kementerian Sosial dengan menghapus data ASN dari penerima KKS-PPKM.
Dinsos setempat memastikan meskipun ada beberapa ASN yang masuk dalam daftar penerima bansos dari Kemensos. Tapi kartu-nya tidak disalurkan bank kepada ASN yang masuk dalam daftar.
Sementara terkait ASN yang terdaftar sebagai penerima PKH dan bantuan pangan non-tunai dari Kemensos, Dinas Sosial Buol memastikan bahwa hal itu tidak terjadi di Buol.