Banggai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menyatakan siap menyiapkan lahan untuk program integrated Kementrian Pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Banggai, Amir Tamoreka saat berkunjung ke Kementerian Pertanian, Kamis (16/12).
“Insya Allah kami siap pak menteri. Kami segera siapkan lahan untuk program 'integrated farming' di daerah Keles, sementara untuk program yang sifatnya reguler maksimum kita akan siapkan di dataran rendah," ujarnya.
"Kami pastikan siap menyambut gugus tugas Januari mendatang,” tambahnya.
Pernyataan bupati Banggai tersebut setelah mendapatkan tantangan langsung dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Mentan, Pemerintah Kabupaten Banggai bisa segera menginventarisir lahan lahan yang bisa menjadi bagian dari program Kementerian Pertanian.
“Di Kementerian Pertanian itu tidak ada bantuan, tapi program dengan skala ekonomi yang dihitung secara presisi, sehingga dalam jangka waktu tertentu semua pengeluaran bisa kembali.
Mentan siap menunggu laporan kesiapan Kabupaten Banggai untuk membuat gugus tugas.
"Saya tunggu laporan kesiapan Banggai, kita segera buat gugus tugas, minggu kedua dan ketiga Januari 2022 mulai lihat kondisi lapangan, awal Februari kita gerak,” kata Syahrul.
Sementara itu, Anggota DPR RI asal Dapil Sulteng Ahmad M. Ali yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tempat kegiatan perusahaan-perusahaan besar harus menjadi penyuplai utama kebutuhan pangan, salah satunya yakni Kabupaten Banggai.
“Di Banggai itu ada perusahaan gas, di Morowali dan Morowali Utara ada perusahaan tambang. Kebutuhan makan mereka mestinya dipenuhi oleh hasil dari tanah di situ. Oleh karena itu kepala daerah harus punya cara agar hasil rakyatnya bisa dibeli perusahaan itu, baru kemudian kekurangannya diambil dari luar daerah,” ujar Ahmad M. Ali yang juga Wakil Ketua Umum DPP Nasdem dan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini.
“Insya Allah kami siap pak menteri. Kami segera siapkan lahan untuk program 'integrated farming' di daerah Keles, sementara untuk program yang sifatnya reguler maksimum kita akan siapkan di dataran rendah," ujarnya.
"Kami pastikan siap menyambut gugus tugas Januari mendatang,” tambahnya.
Pernyataan bupati Banggai tersebut setelah mendapatkan tantangan langsung dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Mentan, Pemerintah Kabupaten Banggai bisa segera menginventarisir lahan lahan yang bisa menjadi bagian dari program Kementerian Pertanian.
“Di Kementerian Pertanian itu tidak ada bantuan, tapi program dengan skala ekonomi yang dihitung secara presisi, sehingga dalam jangka waktu tertentu semua pengeluaran bisa kembali.
Mentan siap menunggu laporan kesiapan Kabupaten Banggai untuk membuat gugus tugas.
"Saya tunggu laporan kesiapan Banggai, kita segera buat gugus tugas, minggu kedua dan ketiga Januari 2022 mulai lihat kondisi lapangan, awal Februari kita gerak,” kata Syahrul.
Sementara itu, Anggota DPR RI asal Dapil Sulteng Ahmad M. Ali yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tempat kegiatan perusahaan-perusahaan besar harus menjadi penyuplai utama kebutuhan pangan, salah satunya yakni Kabupaten Banggai.
“Di Banggai itu ada perusahaan gas, di Morowali dan Morowali Utara ada perusahaan tambang. Kebutuhan makan mereka mestinya dipenuhi oleh hasil dari tanah di situ. Oleh karena itu kepala daerah harus punya cara agar hasil rakyatnya bisa dibeli perusahaan itu, baru kemudian kekurangannya diambil dari luar daerah,” ujar Ahmad M. Ali yang juga Wakil Ketua Umum DPP Nasdem dan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini.