Palu (ANTARA) - DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang, dalam Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022.
Berbagai pihak menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah, yang didukung dengan letak Kaltim yang strategis di tengah wilayah Indonesia.
Perpindahan ini disambut baik oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang secara geografis merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Kaltim.
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menilai perindahan IKN, yang disertai dengan migrasi ratusan ribu sumber daya manusia dari Jakarta ke Kaltim akan menjadikan wilayah ini sebagai sentral pelayanan, dan pusat pergerakan ekonomi.
Bahkan, perpindahan itu berdampak terhadap tingginya kebutuhan logistik di Kaltim. Oleh karena itu, Sulteng harus bersiap untuk menjadi penyangga kebutuhan logistik bagi IKN.
Rusdy Mastura optimistis bahwa Sulteng dapat memenuhi kebutuhan logistik bagi masyarakat di IKN karena Sulteng memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta peternakan.
Sejauh ini, kata Gubernur Rusdy, produk-produk yang dihasilkan oleh petani, nelayan, pekebun, belum optimal menembus pasar, karena minimnya akses yang menghubungkan langsung ke pasar.
Maka, kata dia, Pemprov mulai menyiapkan infrastruktur untuk memperlancar sektor perdagangan, berupa jalan, jembatan dan pelabuhan, yang memudahkan alur perdagangan menuju Kaltim.
"Infrastruktur untuk meningkatkan potensi perdagangan harus kita siapkan segera mulai tahun ini," ucap Gubernur.
Saat ini, Pemprov juga siap membangun beberapa jalan di wilayah Pantai Timur Kabupaten Parigi Moutong, yang terkoneksi langsung dengan wilayah Pantai Barat Kabupaten Donggala.
"Infrastruktur jalan dan jembatan dari Kasimbar Parigi Moutong tembus Tambu Kabupaten Donggala, kemudian Siniu Kabupaten Parigi Moutong tembus Labuan Kabupaten Donggala, dan Sienjo Kabupaten Parigi Moutong tembus Sirenja Kabupaten Donggala," ujarnya.
Selanjutnya, Pemprov akan membangun pelabuhan perdagangan di Tambu, Labuan dan Sirenja, sehingga produk-produk pertanian dari Parigi Moutong dan Poso, serta Tojo Una-una, langsung dipasarkan ke Kalimantan melalui transportasi laut.
Kemudian, Pemprov membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Sigi dengan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Sigi dengan Kota Palu dan Donggala.
Infrastruktur itu untuk mempercepat alur distribusi logistik dari wilayah Napu dan Besoa Kabupaten Poso serta logistik dari Kabupaten Sigi menuju Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
"Untuk mempercepat maka beberapa pelabuhan akan kita bangun di wilayah Watatu Kabupaten Donggala," ujarnya.
Pengembangan produk
Pemprov memastikan produk-produk dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta peternakan dari wilayah ini, memiliki kualitas dan daya saing, yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
Namun, produk-produk yang dihasilkan dari sektor tersebut oleh petani, nelayan, pekebun dan peternak, belum memberikan efek yang maksimal, terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengakui bahwa Provinsi Sulteng banyak sekali produk unggulan yang dimiliki provinsi tersebut, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian dan perkebunan.
Misalnya cokelat, karena Sulteng kaya akan bahan baku kakao, kemudian kerajinan tangan rotan, karena Sulteng memiliki bahan baku rotan, serta bawang goreng, karena ketersediaan bahan baku.
Pengembangan produk-produk, kata Teten, harus diintervensi dengan skema pelibatan UMKM. Namun, pembentukan dan pengembangan koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), harus berbasis pada keunggulan domestik atau keunggulan yang dimiliki daerah.
Dengan begitu, menurut dia, maka UMKM akan mudah berkembang, karena kendala serta masalah yang dihadapi oleh UMKM dapat diminimalisir oleh koperasi yang ada.
"Sehingga produk-produk itu dapat menjangkau pasar nasional atau internasional," sebutnya.
Oleh karena itu, sebut Teten, koperasi UMKM menjadi offtaker atau penjamin bagi UMKM itu sendiri, sehingga pembiayaan yang dibutuhkan pada bagian hulu, bisa berjalan dengan baik.
Menkop juga mengatakan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) harus diefektifkan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), guna membangun ekonomi masyarakat dan daerah.
Teten mengatakan lewat PLUT, UMKM bisa memperoleh akses pembiayaan, pasar maupun akses untuk peningkatan daya saing produk UMKM itu sendiri.
Untuk itu, UMKM di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sulteng, perlu didampingi, diberdayakan, sehingga dapat meningkatkan dan memberikan peran serta kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat.
"UMKM perlu pendampingan-pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan," kata Menkop
Sebelumnya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura telah menandatangani kerja sama dengan beberapa perbankan untuk pengembangan UMKM lewat skema kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp5 triliun.
KUR tanpa agunan/jaminan, serta bunga rendah, selain diprioritaskan kepada kepada petani, nelayan, dan pekebun, juga diprioritaskan kepada UMKM.
Persiapan kabupaten/kota
Dengan penyiapan tersebut, beberapa kabupaten/kota di wilayah Sulteng yang dekat dengan IKN baru di Kaltim, mulai bersiap menjadi pemasok kebutuhan pangan.
Kabupaten Sigi, misalnya, daerah yang kaya akan sumberdaya alam pada sektor pertanian, mulai meningkatkan kualitas produksi hasil-hasil pertanian agar bisa menembus pasar.
"Sigi sangat diuntungkan dengan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur," kata Bupati Sigi Mohamad Irwan.
Sektor pertanian menjadi basis utama penggerak dan pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah Kabupaten Sigi. Maka, potensi sektor pertanian dengan segala bentuk usahanya, dikembangkan menjadi bisnis, sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan daerah.
Hal itu sejalan dengan visi Pemkab Sigi yaitu menjadikan Sigi berdaya saing berbasis agribisnis. Agribisnis dipilih karena potensi utama Sigi adalah sektor pertanian dan segala turunannya, di antaranya peternakan, perikanan dan kelautan.
Sementara itu, Kabupaten Buol, bersiap menjadi penyuplai kebutuhan daging sapi bagi warga IKN baru. Buol menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sulteng yang sedang mengoptimalkan peningkatan kualitas dan kuantitas sapi.
Bupati Buol Amirudin Rauf mengemukakan jumlah populasi sapi di Kabupaten Buol saat ini sebanyak 40.000 ekor dan ditargetkan peningkatan populasi sapi di Buol mencapai angka 50.000 pada 2022.
Selain sektor pangan, Sulteng juga kaya akan sumber daya alam yang dapat menjadi magnet untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kabupaten Donggala, menjadi satu daerah yang potensial untuk dikunjungi oleh warga IKN di Kaltim.
Pemkab Donggala telah mencanangkan daerah itu sebagai salah satu tujuan wisata bertajuk "Donggala Kota Wisata".
Terdapat 48 objek wisata alam di Donggala yang menjadi sasaran penataan dan peningkatan kualitas, agar menjadi tujuan wisata, yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, optimistis ke depan Donggala akan menjadi salah satu tujuan wisata nasional, seiring perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim.
Ketua HIPMI Donggala Masrifan menilai perpindahan IKN yang otomatis diikutkan dengan perpindahan sumber daya manusia, akan memberikan dampak atas ketergantungan warga IKN terhadap objek wisata.
Seiring dengan itu, katanya, Donggala yang dekat dengan Kaltim, akan menjadi satu penyangga kebutuhan warga IKN terhadap wisata dan kuliner.
"Jarak Donggala dengan Kalimantan Timur lewat penerbangan udara hanya memakan waktu kurang lebih satu jam. Maka, dengan jarak yang tidak terlalu jauh, akan membuat Donggala menjadi pilihan tujuan wisata akhir pekan," sebutnya.
Apalagi, sebut dia, objek wisata di Donggala masih sangat alami, seperti wisata pantai, potensi dasar laut, pegunungan, kuliner dan budaya, maka berpotensi dikunjungi warga IKN.
Berbagai pihak menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah, yang didukung dengan letak Kaltim yang strategis di tengah wilayah Indonesia.
Perpindahan ini disambut baik oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang secara geografis merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Kaltim.
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menilai perindahan IKN, yang disertai dengan migrasi ratusan ribu sumber daya manusia dari Jakarta ke Kaltim akan menjadikan wilayah ini sebagai sentral pelayanan, dan pusat pergerakan ekonomi.
Bahkan, perpindahan itu berdampak terhadap tingginya kebutuhan logistik di Kaltim. Oleh karena itu, Sulteng harus bersiap untuk menjadi penyangga kebutuhan logistik bagi IKN.
Rusdy Mastura optimistis bahwa Sulteng dapat memenuhi kebutuhan logistik bagi masyarakat di IKN karena Sulteng memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta peternakan.
Sejauh ini, kata Gubernur Rusdy, produk-produk yang dihasilkan oleh petani, nelayan, pekebun, belum optimal menembus pasar, karena minimnya akses yang menghubungkan langsung ke pasar.
Maka, kata dia, Pemprov mulai menyiapkan infrastruktur untuk memperlancar sektor perdagangan, berupa jalan, jembatan dan pelabuhan, yang memudahkan alur perdagangan menuju Kaltim.
"Infrastruktur untuk meningkatkan potensi perdagangan harus kita siapkan segera mulai tahun ini," ucap Gubernur.
Saat ini, Pemprov juga siap membangun beberapa jalan di wilayah Pantai Timur Kabupaten Parigi Moutong, yang terkoneksi langsung dengan wilayah Pantai Barat Kabupaten Donggala.
"Infrastruktur jalan dan jembatan dari Kasimbar Parigi Moutong tembus Tambu Kabupaten Donggala, kemudian Siniu Kabupaten Parigi Moutong tembus Labuan Kabupaten Donggala, dan Sienjo Kabupaten Parigi Moutong tembus Sirenja Kabupaten Donggala," ujarnya.
Selanjutnya, Pemprov akan membangun pelabuhan perdagangan di Tambu, Labuan dan Sirenja, sehingga produk-produk pertanian dari Parigi Moutong dan Poso, serta Tojo Una-una, langsung dipasarkan ke Kalimantan melalui transportasi laut.
Kemudian, Pemprov membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Sigi dengan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Sigi dengan Kota Palu dan Donggala.
Infrastruktur itu untuk mempercepat alur distribusi logistik dari wilayah Napu dan Besoa Kabupaten Poso serta logistik dari Kabupaten Sigi menuju Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
"Untuk mempercepat maka beberapa pelabuhan akan kita bangun di wilayah Watatu Kabupaten Donggala," ujarnya.
Pengembangan produk
Pemprov memastikan produk-produk dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta peternakan dari wilayah ini, memiliki kualitas dan daya saing, yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
Namun, produk-produk yang dihasilkan dari sektor tersebut oleh petani, nelayan, pekebun dan peternak, belum memberikan efek yang maksimal, terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengakui bahwa Provinsi Sulteng banyak sekali produk unggulan yang dimiliki provinsi tersebut, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian dan perkebunan.
Misalnya cokelat, karena Sulteng kaya akan bahan baku kakao, kemudian kerajinan tangan rotan, karena Sulteng memiliki bahan baku rotan, serta bawang goreng, karena ketersediaan bahan baku.
Pengembangan produk-produk, kata Teten, harus diintervensi dengan skema pelibatan UMKM. Namun, pembentukan dan pengembangan koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), harus berbasis pada keunggulan domestik atau keunggulan yang dimiliki daerah.
Dengan begitu, menurut dia, maka UMKM akan mudah berkembang, karena kendala serta masalah yang dihadapi oleh UMKM dapat diminimalisir oleh koperasi yang ada.
"Sehingga produk-produk itu dapat menjangkau pasar nasional atau internasional," sebutnya.
Oleh karena itu, sebut Teten, koperasi UMKM menjadi offtaker atau penjamin bagi UMKM itu sendiri, sehingga pembiayaan yang dibutuhkan pada bagian hulu, bisa berjalan dengan baik.
Menkop juga mengatakan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) harus diefektifkan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), guna membangun ekonomi masyarakat dan daerah.
Teten mengatakan lewat PLUT, UMKM bisa memperoleh akses pembiayaan, pasar maupun akses untuk peningkatan daya saing produk UMKM itu sendiri.
Untuk itu, UMKM di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sulteng, perlu didampingi, diberdayakan, sehingga dapat meningkatkan dan memberikan peran serta kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat.
"UMKM perlu pendampingan-pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan," kata Menkop
Sebelumnya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura telah menandatangani kerja sama dengan beberapa perbankan untuk pengembangan UMKM lewat skema kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp5 triliun.
KUR tanpa agunan/jaminan, serta bunga rendah, selain diprioritaskan kepada kepada petani, nelayan, dan pekebun, juga diprioritaskan kepada UMKM.
Persiapan kabupaten/kota
Dengan penyiapan tersebut, beberapa kabupaten/kota di wilayah Sulteng yang dekat dengan IKN baru di Kaltim, mulai bersiap menjadi pemasok kebutuhan pangan.
Kabupaten Sigi, misalnya, daerah yang kaya akan sumberdaya alam pada sektor pertanian, mulai meningkatkan kualitas produksi hasil-hasil pertanian agar bisa menembus pasar.
"Sigi sangat diuntungkan dengan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur," kata Bupati Sigi Mohamad Irwan.
Sektor pertanian menjadi basis utama penggerak dan pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah Kabupaten Sigi. Maka, potensi sektor pertanian dengan segala bentuk usahanya, dikembangkan menjadi bisnis, sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan daerah.
Hal itu sejalan dengan visi Pemkab Sigi yaitu menjadikan Sigi berdaya saing berbasis agribisnis. Agribisnis dipilih karena potensi utama Sigi adalah sektor pertanian dan segala turunannya, di antaranya peternakan, perikanan dan kelautan.
Sementara itu, Kabupaten Buol, bersiap menjadi penyuplai kebutuhan daging sapi bagi warga IKN baru. Buol menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sulteng yang sedang mengoptimalkan peningkatan kualitas dan kuantitas sapi.
Bupati Buol Amirudin Rauf mengemukakan jumlah populasi sapi di Kabupaten Buol saat ini sebanyak 40.000 ekor dan ditargetkan peningkatan populasi sapi di Buol mencapai angka 50.000 pada 2022.
Selain sektor pangan, Sulteng juga kaya akan sumber daya alam yang dapat menjadi magnet untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kabupaten Donggala, menjadi satu daerah yang potensial untuk dikunjungi oleh warga IKN di Kaltim.
Pemkab Donggala telah mencanangkan daerah itu sebagai salah satu tujuan wisata bertajuk "Donggala Kota Wisata".
Terdapat 48 objek wisata alam di Donggala yang menjadi sasaran penataan dan peningkatan kualitas, agar menjadi tujuan wisata, yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, optimistis ke depan Donggala akan menjadi salah satu tujuan wisata nasional, seiring perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim.
Ketua HIPMI Donggala Masrifan menilai perpindahan IKN yang otomatis diikutkan dengan perpindahan sumber daya manusia, akan memberikan dampak atas ketergantungan warga IKN terhadap objek wisata.
Seiring dengan itu, katanya, Donggala yang dekat dengan Kaltim, akan menjadi satu penyangga kebutuhan warga IKN terhadap wisata dan kuliner.
"Jarak Donggala dengan Kalimantan Timur lewat penerbangan udara hanya memakan waktu kurang lebih satu jam. Maka, dengan jarak yang tidak terlalu jauh, akan membuat Donggala menjadi pilihan tujuan wisata akhir pekan," sebutnya.
Apalagi, sebut dia, objek wisata di Donggala masih sangat alami, seperti wisata pantai, potensi dasar laut, pegunungan, kuliner dan budaya, maka berpotensi dikunjungi warga IKN.