Palu (ANTARA) - Akademisi Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Ir Abdullah MT mengemukakan mitigasi fisik dan kultural penting dalam pembangunan untuk mengurangi risiko bencana alam di Kota Palu.

"Mitigasi fisik, perbaiki hunian, hunian harus tahan gempa. Infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial harus dibangun tahan gempa, menggunakan SNI 172," kata Abdullah, di Palu, Kamis.

Mitigasi non-fisik atau mitigasi kultural, sebut dia, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda akan datangnya bencana.

"Ada yang berupa pengalaman, ada pula yang berdasarkan informasi melalui literasi," ujarnya.

Kata dia, jika mitigasi telah dilakukan, namun risiko masih ada maka perlu dilakukan kesiapsiagaan, di antaranya memetakan wilayah rawan bencana dan memasang rambu-rambu atau tanda.

"Penetapan wilayah zona merah, jalur evakuasi, titik kumpul sementara dan titik kumpul akhir," ucapnya.

Jalur evakuasi dan titik kumpul, sebut dia, harus berdasarkan kesepakatan masyarakat, salah satu tujuannya agar masyarakat mengetahui titik kumpul sementara dan titik kumpul akhir.

Kemudian, ia mengatakan, hal itu harus dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang dibangun berbasis teknologi atau tradisional.

"Pentongan, tiang listrik, toa, atau sesuatu yang disepakati oleh komunitas masyarakat itu sendiri," kata dia.

Ia menegaskan, Palu yang rentan bencana alam gempa bumi, maka pembangunan fisiknya memperhatikan pengurangan risiko bencana dan dampak bencana.