Adkasi "ngadu" ke DPR minta pengurangan TKD tak disamaratakan

Selasa, 3 Februari 2026 16:17 WIB

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Siswanto saat rapat bersama Komisi XI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) hadir ke kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, untuk mengadu ke Komisi XI DPR RI guna meminta agar pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten tidak disamaratakan.

Ketua Umum Adkasi Siswanto mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal di tiap daerah berbeda-beda. Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu meriset kondisi perekonomian daerah setelah pengurangan TKD tersebut.

"Itu tidak bisa disamaratakan karena memang kondisi Indonesia ini berbeda-beda," kata Siswanto saat rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Dia mengatakan pengecekan lapangan oleh pemerintah pusat ke setiap daerah terkait pemotongan TKD itu bisa menjadi jembatan antara keinginan politik penguasa dan kebutuhan rakyat.

Berdasarkan catatannya, dia mengatakan bahwa sekitar 90 persen daerah di Indonesia kondisi keuangannya belum mandiri, dan sangat bergantung kepada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

"Dari 415 kabupaten di Indonesia, itu 90 persen dalam kondisi keuangan rendah. Rendah dalam konteks diukur dari dari Pendapatan Asli Daerah-nya itu di bawah 10 persen dibandingkan dengan jumlah APBD," kata dia.

Meski begitu, dia memastikan bahwa Adkasi mendukung program-program strategis nasional yang kini tengah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dampaknya terasa hingga masyarakat.

Contohnya, kata dia, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga program ketahanan pangan, ketahanan energi. Menurut dia, program-program itu memutarkan perekonomian di daerah seluruh Indonesia.

"Ini harus diteliti dengan baik, sehingga nanti daerah-daerah mana yang seharusnya bisa ditambah TKD-nya pada semester kedua 2026," kata dia.