Palu, Sulteng (ANTARA) - Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Pesan tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Anggaran DPR RI, unsur Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, dan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (05/11/2025).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Morowali Utara.
Menanggapi kondisi itu, Wabup Djira meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bersikap pasif dan langsung mengambil langkah antisipasi.
"Sekalipun dana transfer ke daerah berkurang, manfaat program pusat tetap besar. Banyak kegiatan yang anggarannya tidak hilang, hanya dialihkan dan dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat. Karena itu OPD harus proaktif menjemput program-program tersebut," tegas Wabup.
Ia menjelaskan, beberapa program prioritas Presiden Prabowo seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan, hingga berbagai program sosial dan infrastruktur, tetap tersedia melalui kementerian, asalkan daerah membangun komunikasi intensif.
"Intinya, jangan menunggu. Daerah harus aktif berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga. Ini penting untuk mengimbangi pengurangan transfer ke daerah," ujarnya.
Selain soal transfer ke daerah, rapat tersebut juga membahas beban belanja pegawai untuk tenaga PPPK. Menurut Wabup Djira, banyak daerah mengusulkan agar belanja gaji dan insentif PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Usulan ini sudah disampaikan langsung ke Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Kita berharap ada kebijakan yang meringankan daerah," jelasnya.
Wabup menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat tidak terdampak oleh penyesuaian fiskal tersebut.
"Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar program-program pusat bisa kita tarik masuk ke Morowali Utara," tutupnya.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur, Sekprov, seluruh OPD Provinsi, Unsur Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Forkopimda, instansi vertikal, Bupati/Wali Kota se-Sulteng, serta perbankan dan undangan lainnya. (Ryo/Rein)
#pressrelease #rakor #gubernur #sulteng #banggar #dprri #wakilbupati #hajidjira #morowaliutara
