Mamuju (ANTARA) - Enam provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani pakta komitmen terkait dengan dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masing-masing Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf yang mewakili Pemprov Kaltim dan Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi.
Selanjutnya, Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam yang juga sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen di Mamuju, Senin.
Dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kata Malik, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu untuk mendukung percepatan pembangunan IKN karena hal itu merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari pemerintah daerah di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo.
"Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini. Otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban, dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara," kata Akmal Malik.
Selanjutnya, Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam yang juga sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen di Mamuju, Senin.
Dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kata Malik, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu untuk mendukung percepatan pembangunan IKN karena hal itu merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari pemerintah daerah di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo.
"Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini. Otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban, dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara," kata Akmal Malik.