Disdikbud: Dua sekolah terdampak banjir susulan di Torue diliburkan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengatakan dua sekolah terdampak banjir susulan di Desa Torue terpaksa diliburkan karena ruang kelas masih terendam material lumpur.
 

"Terpaksa diliburkan karena tidak memungkinkan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, semua ruangan terendam lumpur," kata Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Disdikbud Parigi Moutong Ibrahim di hubungi dari Palu, Senin.
 

Ia mengemukakan, dua sekolah di bawah naungan Pemkab Parigi Moutong yang terdampak parah banjir yakni SD Negeri dan SMP Negeri Torue.
 

Guru dan staf sekolah dibantu relawan, kini mulai membersihkan material lumpur dari dalam ruangan tersebut menempatkan penghalau buatan untuk menahan aliran air masuk ke halaman sekolah.
 

"Pihak sekolah sudah membuat penghalau menggunakan pasir dan batu dimasukkan ke dalam karung supaya air tidak masuk ke halaman sekolah bila terjadi banjir," ujar Ibrahim.
 

Ia menjelaskan, penghalau buatan bersifat darurat supaya kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, dengan harapan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong melalui instansi teknis terkait dapat melakukan upaya penanggulangan.
 

Sebab cuaca akhir-akhir ini masih sering turun hujan di wilayah itu, sehingga cara dilakukan untuk sementara memagari dengan tumpukan karung berisi pasir dan batu.
 

"Paling tidak upaya dilakukan ini meminimalisir debit air masuk. Karena lokasi sekolah ini jalur perlintasan air, dua kali banjir datang sekolah selalu jadi sasaran," tutur Ibrahim.
 

Dikatakannya, baru tiga ruangan dibersihkan hari ini, masih ada sejumlah ruangan yang masih terendam lumpur dan rencananya akan dilanjutkan pada esok hari.
 

Dengan respon cepat pihak sekolah dalam melakukan penanganan darurat, diharapkan kegiatan belajar mengejar dapat terlaksana kembali supaya siswa-siswi tidak ketinggalan mata pelajaran.
 

"Kami juga masih mempertimbangkan mengadakan kelas darurat. Untuk sementara masih langkah ini dilakukan satuan pendidikan terdampak sambil menunggu perencanaan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pusat," demikian Ibrahim.