Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengharapkan DPR RI mengawal ketat dan membantu percepatan pemulihan dampak gempa, tsunami, dan likuefaksi, di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.
"Tentu Pemprov Sulteng sangat mengharapkan andil dan keterlibatan langsung serta dukungan DPR dalam percepatan pemulihan dampak bencana 2018 di Sulteng," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulteng Fahruddin D Yambas, di Palu, Senin.
Fahruddin mengemukakan DPR melalui Komisi V yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta pencarian dan pertolongan, telah meninjau langsung proses pembangunan untuk pemulihan kembali dampak gempa di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
"Iya, mereka telah meninjau pada pekan kemarin," ujarnya.
Beberapa lokasi yang ditinjau oleh Komisi V DPR-RI adalah lokasi terdampak likuefaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Pembangunan hunian tetap permanen untuk penyintas gempa dan likuefaksi di Petobo. Kemudian, juga meninjau pembangunan Sabo Dam di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi.
Diakuinya saat mendampingi peninjauan Komisi V DPR RI tersebut, pihaknya menyerahkan proposal percepatan pemulihan dampak bencana tahun 2018. Proposal itu diserahkan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras.
Ia mengatakan dampak gempa, tsunami dan likuefaksi yang menimpa Palu, Sigi dan Donggala pada 2018 masih belum pulih sepenuhnya hingga kini. Pemprov Sulteng, kata dia, terus berupaya untuk mempercepat pemulihan dampak bencana tersebut.
"Masih banyak yang belum tuntas, salah satunya yakni pembangunan kembali Jalan H.M Soeharto di Kelurahan Petobo yang terdampak gempa dan likuefaksi 2018," ujarnya. Warga di Kelurahan Petobo meminta pemerintah membangun kembali jalan tersebut.
Saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II sedang membangun hunian tetap (huntap) untuk warga terdampak gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo.
Pembangunan huntap untuk warga di Kelurahan Petobo, masuk dalam rencana pembangunan hunian tetap tahap 2D sebanyak 115 unit dan tahap 2E 535 unit.
Tahap 2D sebanyak 115 unit huntap dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya, sedangkan tahap 2E berjumlah 535 unit dikerjakan oleh PT Nindya Karya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulteng minta DPR RI kawal pemulihan dampak gempa & Likuefaksi
"Tentu Pemprov Sulteng sangat mengharapkan andil dan keterlibatan langsung serta dukungan DPR dalam percepatan pemulihan dampak bencana 2018 di Sulteng," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulteng Fahruddin D Yambas, di Palu, Senin.
Fahruddin mengemukakan DPR melalui Komisi V yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta pencarian dan pertolongan, telah meninjau langsung proses pembangunan untuk pemulihan kembali dampak gempa di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
"Iya, mereka telah meninjau pada pekan kemarin," ujarnya.
Beberapa lokasi yang ditinjau oleh Komisi V DPR-RI adalah lokasi terdampak likuefaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Pembangunan hunian tetap permanen untuk penyintas gempa dan likuefaksi di Petobo. Kemudian, juga meninjau pembangunan Sabo Dam di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi.
Diakuinya saat mendampingi peninjauan Komisi V DPR RI tersebut, pihaknya menyerahkan proposal percepatan pemulihan dampak bencana tahun 2018. Proposal itu diserahkan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras.
Ia mengatakan dampak gempa, tsunami dan likuefaksi yang menimpa Palu, Sigi dan Donggala pada 2018 masih belum pulih sepenuhnya hingga kini. Pemprov Sulteng, kata dia, terus berupaya untuk mempercepat pemulihan dampak bencana tersebut.
"Masih banyak yang belum tuntas, salah satunya yakni pembangunan kembali Jalan H.M Soeharto di Kelurahan Petobo yang terdampak gempa dan likuefaksi 2018," ujarnya. Warga di Kelurahan Petobo meminta pemerintah membangun kembali jalan tersebut.
Saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II sedang membangun hunian tetap (huntap) untuk warga terdampak gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo.
Pembangunan huntap untuk warga di Kelurahan Petobo, masuk dalam rencana pembangunan hunian tetap tahap 2D sebanyak 115 unit dan tahap 2E 535 unit.
Tahap 2D sebanyak 115 unit huntap dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya, sedangkan tahap 2E berjumlah 535 unit dikerjakan oleh PT Nindya Karya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulteng minta DPR RI kawal pemulihan dampak gempa & Likuefaksi