Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia mencatat volume transaksi digital menggunakan "Quick Response Code Indonesian Standard" (QRIS) di Provinsi Aceh telah mencapai 3,8 juta transaksi hingga Juli 2023, dari total target lima juta transaksi pada tahun ini.
“Penggunanya paling dominan dari sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” kata Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh Irwan Efendi di Banda Aceh, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan Irwan di sela-sela acara "Pekan QRIS Nasional 2023" yang bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan sistem pembayaran yang sebelumnya secara tunai agar bisa beralih secara perlahan ke nontunai atau digitalisasi.
Ia menjelaskan, ke depan masyarakat akan hidup di kota-kota yang menerapkan "smart city" sehingga semua hal akan mengedepankan digitalisasi agar lebih mudah dan efisien, termasuk meminimalkan penggunaan fisik uang.
“Tentu (penggunaan QRIS) ujungnya nanti hasilnya akan ada transparansi, akuntabilitas baik bagi pedagang maupun masyarakat,” ujarnya.
Secara nasional, menurut dia, Bank Indonesia menargetkan 45 juta pengguna baru dengan volume satu miliar transaksi QRIS pada 2023. Untuk provinsi berjulukan Tanah Rencong itu, BI menargetkan 275 ribu pengguna baru dan lima juta layanan transaksi.
Untuk mewujudkannya, BI terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan agar semua UMKM wajib melakukan sistem pembayaran menggunakan layanan QRIS.
Tak hanya sektor UMKM, penggunaan layanan transaksi nontunai QRIS atau sistem pembayaran secara digital juga akan merambah ke sektor retribusi dan pajak.
“Seperti masuk Pelabuhan Ulee Lheu sudah memakai digitalisasi, e-money, termasuk parkiran. Jadi semakin kita 'cashless' ya, jadi tidak memegang uang tunai lagi, tapi semua jadi digital,” ujarnya.
“Penggunanya paling dominan dari sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” kata Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh Irwan Efendi di Banda Aceh, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan Irwan di sela-sela acara "Pekan QRIS Nasional 2023" yang bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan sistem pembayaran yang sebelumnya secara tunai agar bisa beralih secara perlahan ke nontunai atau digitalisasi.
Ia menjelaskan, ke depan masyarakat akan hidup di kota-kota yang menerapkan "smart city" sehingga semua hal akan mengedepankan digitalisasi agar lebih mudah dan efisien, termasuk meminimalkan penggunaan fisik uang.
“Tentu (penggunaan QRIS) ujungnya nanti hasilnya akan ada transparansi, akuntabilitas baik bagi pedagang maupun masyarakat,” ujarnya.
Secara nasional, menurut dia, Bank Indonesia menargetkan 45 juta pengguna baru dengan volume satu miliar transaksi QRIS pada 2023. Untuk provinsi berjulukan Tanah Rencong itu, BI menargetkan 275 ribu pengguna baru dan lima juta layanan transaksi.
Untuk mewujudkannya, BI terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan agar semua UMKM wajib melakukan sistem pembayaran menggunakan layanan QRIS.
Tak hanya sektor UMKM, penggunaan layanan transaksi nontunai QRIS atau sistem pembayaran secara digital juga akan merambah ke sektor retribusi dan pajak.
“Seperti masuk Pelabuhan Ulee Lheu sudah memakai digitalisasi, e-money, termasuk parkiran. Jadi semakin kita 'cashless' ya, jadi tidak memegang uang tunai lagi, tapi semua jadi digital,” ujarnya.