Palu (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng) Ma'mun Amir meminta kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar segera mengintervensi lonjakan/kenaikan agar beras, demi menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan.
"Kewaspadaan harus terus dijaga dan dengan mempertahankan kerja keras yang selama ini telah dilakukan dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama di tengah masih tingginya harga beras dan peningkatan permintaan akan konsumsi beras," kata Ma'mun Amir saat memimpin rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di Palu, Rabu.
Berdasarkan data Dinas Pangan Provinsi Sulteng harga beras saat ini berkisar di angka Rp15.000 - Rp15.500 per kilogram.
Menurut dia, menyikapi ancaman inflasi tersebut, maka beberapa potensi risiko inflasi harus menjadi perhatian bersama di antaranya.
Pertama, kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat secara umum menjelang hari besar keagamaan nasional sesuai dengan pola konsumsi masyarakat.
Kedua, ada beberapa komoditas dan pangan strategis yang mulai mengalami kenaikan, yaitu tingginya tarif angkutan udara, tingginya harga beras terutama di tingkat pengecer, dan tingginya harga gula pasir.
Kemudian, adanya potensi kenaikan harga ikan, yang disebabkan oleh berkurangnya hasil perikanan di tengah cuaca yang tidak menentu, serta adanya potensi risiko tindakan ilegal di tingkat pedagang atau distributor dalam mendistribusikan sejumlah komoditas strategis seperti elpiji, BBM subsidi, beras, telur, cabai dan komoditas lainnya.
Oleh karena itu, sebut dia, sebagai upaya konkret memitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sulawesi Tengah, perlu dilakukan langkah - langkah percepatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Langkah - langkah tersebut meliputi, menjaga frekuensi gerakan pangan murah atau operasi pasar dan sidak pasar, untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan.
Meningkatkan intensitas pengawasan oleh TPID dan Satgas Pangan untuk menjaga operasi pasar yang bebas pungli dan berdampak pada masyarakat luas.
Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng Iskandar Nongtji, mengemukakan bahwa intervensi lonjakan harga beras salah satunya dengan menyalurkan bantuan beras ke kabupaten dan kota se-Sulteng.
"Beras yang disalurkan, yaitu cadangan beras dari pemerintah pusat dan cadangan beras daerah," sebutnya.
Iskandar menguraikan cadangan pangan beras pemerintah daerah yang telah tersalurkan pada periode September 2023 sebanyak 241.946 kilogram. Saat ini, stok beras yang tersimpan berjumlah 27.192 kilogram.
Sedang cadangan pangan beras pemerintah pusat yang telah tersalurkan pada penyaluran tahap pertama bulan Maret - Mei 2023 sebanyak 7.464.510 kilogram.
Kemudian, ketersediaan cadangan pangan beras pemerintah pusat saat ini yang akan disalurkan pada penyaluran tahap II bulan September - November berjumlah 7.009.320 kilogram.
"Semuanya akan disalurkan kepada pemerintah daerah di 12 kabupaten dan satu kota se-Sulteng," ujarnya.
"Kewaspadaan harus terus dijaga dan dengan mempertahankan kerja keras yang selama ini telah dilakukan dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama di tengah masih tingginya harga beras dan peningkatan permintaan akan konsumsi beras," kata Ma'mun Amir saat memimpin rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di Palu, Rabu.
Berdasarkan data Dinas Pangan Provinsi Sulteng harga beras saat ini berkisar di angka Rp15.000 - Rp15.500 per kilogram.
Menurut dia, menyikapi ancaman inflasi tersebut, maka beberapa potensi risiko inflasi harus menjadi perhatian bersama di antaranya.
Pertama, kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat secara umum menjelang hari besar keagamaan nasional sesuai dengan pola konsumsi masyarakat.
Kedua, ada beberapa komoditas dan pangan strategis yang mulai mengalami kenaikan, yaitu tingginya tarif angkutan udara, tingginya harga beras terutama di tingkat pengecer, dan tingginya harga gula pasir.
Kemudian, adanya potensi kenaikan harga ikan, yang disebabkan oleh berkurangnya hasil perikanan di tengah cuaca yang tidak menentu, serta adanya potensi risiko tindakan ilegal di tingkat pedagang atau distributor dalam mendistribusikan sejumlah komoditas strategis seperti elpiji, BBM subsidi, beras, telur, cabai dan komoditas lainnya.
Oleh karena itu, sebut dia, sebagai upaya konkret memitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sulawesi Tengah, perlu dilakukan langkah - langkah percepatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Langkah - langkah tersebut meliputi, menjaga frekuensi gerakan pangan murah atau operasi pasar dan sidak pasar, untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan.
Meningkatkan intensitas pengawasan oleh TPID dan Satgas Pangan untuk menjaga operasi pasar yang bebas pungli dan berdampak pada masyarakat luas.
Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng Iskandar Nongtji, mengemukakan bahwa intervensi lonjakan harga beras salah satunya dengan menyalurkan bantuan beras ke kabupaten dan kota se-Sulteng.
"Beras yang disalurkan, yaitu cadangan beras dari pemerintah pusat dan cadangan beras daerah," sebutnya.
Iskandar menguraikan cadangan pangan beras pemerintah daerah yang telah tersalurkan pada periode September 2023 sebanyak 241.946 kilogram. Saat ini, stok beras yang tersimpan berjumlah 27.192 kilogram.
Sedang cadangan pangan beras pemerintah pusat yang telah tersalurkan pada penyaluran tahap pertama bulan Maret - Mei 2023 sebanyak 7.464.510 kilogram.
Kemudian, ketersediaan cadangan pangan beras pemerintah pusat saat ini yang akan disalurkan pada penyaluran tahap II bulan September - November berjumlah 7.009.320 kilogram.
"Semuanya akan disalurkan kepada pemerintah daerah di 12 kabupaten dan satu kota se-Sulteng," ujarnya.