Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berkolaborasi demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024.
Kolaborasi ini dalam bentuk menyebarkan narasi kampanye demi meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.
"Kita bisa orkestrasi (menyampaikan narasi kampanye) terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu," ujar dia melalui keterangan pers, Senin.
Menkominfo meminta kolaborasi pemberitaan memuat narasi ajakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024 dengan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024.
“Sebelum pencoblosan, kita berfokus pada ajakan pemilih untuk mencoblos. Hari sebelum pencoblosan ini pakai aja semua ajakan untuk memilih," pintanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Angka itu terdiri atas pemilih di dalam dan luar negeri, yang tersebar di 514 kabupaten dan kota, 38 provinsi, dan 128 negara perwakilan.
Guna memastikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tetap tinggi, Menteri Budi Arie juga meminta untuk menyebarkan narasi agar bisa meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024.
"Bagian dari concern kita juga soal partisipasi memilih," ujar dia.
Budi Arie melanjutkan, Pemerintah juga berupaya menangani penyebaran hoaks yang bertujuan untuk mendeligitimasi penyelenggara Pemilu 2024 dan pemerintah.
Dia berencana mengundang perwakilan penyelenggara platform media sosial untuk menangani penyebaran isu hoaks yang diperkirakan marak menjelang hari pencoblosan.
Sementara itu, masih dalam keterangan pers yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan terus memantau perkembangan isu di media untuk ditindaklanjuti dengan langkah komunikasi publik, baik amplifikasi informasi atau kontra narasi.
"Kami merumuskan mana yang diamplifikasi kalau positif, mana yang dikontranarasikan," jelasnya.
Dia menambahkan hasil amplifikasi atau kontra narasi tersebut akan disebarkan ke seluruh satuan kerja hubungan masyarakat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar bisa disebarluaskan melalui berbagai saluran yang dimiliki masing-masing.
Kolaborasi ini dalam bentuk menyebarkan narasi kampanye demi meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.
"Kita bisa orkestrasi (menyampaikan narasi kampanye) terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu," ujar dia melalui keterangan pers, Senin.
Menkominfo meminta kolaborasi pemberitaan memuat narasi ajakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024 dengan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024.
“Sebelum pencoblosan, kita berfokus pada ajakan pemilih untuk mencoblos. Hari sebelum pencoblosan ini pakai aja semua ajakan untuk memilih," pintanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Angka itu terdiri atas pemilih di dalam dan luar negeri, yang tersebar di 514 kabupaten dan kota, 38 provinsi, dan 128 negara perwakilan.
Guna memastikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tetap tinggi, Menteri Budi Arie juga meminta untuk menyebarkan narasi agar bisa meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024.
"Bagian dari concern kita juga soal partisipasi memilih," ujar dia.
Budi Arie melanjutkan, Pemerintah juga berupaya menangani penyebaran hoaks yang bertujuan untuk mendeligitimasi penyelenggara Pemilu 2024 dan pemerintah.
Dia berencana mengundang perwakilan penyelenggara platform media sosial untuk menangani penyebaran isu hoaks yang diperkirakan marak menjelang hari pencoblosan.
Sementara itu, masih dalam keterangan pers yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan terus memantau perkembangan isu di media untuk ditindaklanjuti dengan langkah komunikasi publik, baik amplifikasi informasi atau kontra narasi.
"Kami merumuskan mana yang diamplifikasi kalau positif, mana yang dikontranarasikan," jelasnya.
Dia menambahkan hasil amplifikasi atau kontra narasi tersebut akan disebarkan ke seluruh satuan kerja hubungan masyarakat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar bisa disebarluaskan melalui berbagai saluran yang dimiliki masing-masing.