Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengecek simulasi penerapan program makan siang gratis untuk pelajar tingkat pendidikan dasar hingga menengah yang berlangsung di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis.
"Agenda hari ini kami melihat simulasi penerapan makan dengan biaya sebesar Rp15.000 per porsi. Saya melihat di tiap-tiap kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer menyiapkan makanan untuk anak-anak," katanya.
Ia mengatakan, dari hasil peninjauannya itu pihaknya melihat sistem pembagian makanan sehat bagi pelajar ini dinilai cukup baik. Di setiap paket makanan yang disediakan tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup, baik kalori maupun protein.
Semua menu yang terdiri dari nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado dihargai Rp15 ribu per porsi.
"Jadi kita melihat simulasinya bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan pelaku UMKM di sekitar dengan gizi yang terjaga dan higienis," ujarnya.
Ia mengungkapkan, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan.
"Karena sekolah ini volunteer, jadi kita membuka siapa saja yang membuka volunteer ini. Jadi pak bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada di sini, yaitu perkotaan, pedesaan dan pesisir," ujarnya.
Program ini, kata dia, sudah mulai disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Namun, untuk pelaksanaan simulasi ini biaya anggarannya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui dinas pendidikan setempat.
Sebelumnya, pemerintah pusat mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet.
Namun, dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.
"Agenda hari ini kami melihat simulasi penerapan makan dengan biaya sebesar Rp15.000 per porsi. Saya melihat di tiap-tiap kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer menyiapkan makanan untuk anak-anak," katanya.
Ia mengatakan, dari hasil peninjauannya itu pihaknya melihat sistem pembagian makanan sehat bagi pelajar ini dinilai cukup baik. Di setiap paket makanan yang disediakan tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup, baik kalori maupun protein.
Semua menu yang terdiri dari nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado dihargai Rp15 ribu per porsi.
"Jadi kita melihat simulasinya bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan pelaku UMKM di sekitar dengan gizi yang terjaga dan higienis," ujarnya.
Ia mengungkapkan, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan.
"Karena sekolah ini volunteer, jadi kita membuka siapa saja yang membuka volunteer ini. Jadi pak bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada di sini, yaitu perkotaan, pedesaan dan pesisir," ujarnya.
Program ini, kata dia, sudah mulai disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Namun, untuk pelaksanaan simulasi ini biaya anggarannya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui dinas pendidikan setempat.
Sebelumnya, pemerintah pusat mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet.
Namun, dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.