Tolitoli (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli, Sulawesi Tengah meminta seluruh pihak termasuk penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta TNI-Polri bersama-sama mewujudkan Pilkada 2024 damai dan aman.
Ia menegaskan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Tolitoli meningkatkan perannya sehingga lebih pro aktif untuk mengantisipasi adanya ujaran kebencian dan SARA di media sosial selama masa kampanye tersebut.
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Tolitoli Bahran di Tolitoli, Rabu, menuturkan agar seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat berkomitmen tidak mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli.
"Forkopimda bersama TNI dan Polri berkomitmen netral guna mengawal pilkada yang aman, tentram dan damai di Kabupaten Tolitoli," kata Bahran.
Ia menjelaskan semua pihak mengetahui seluruh proses Pilkada 2024 mulai dari tahapan pemilu, penganggaran, peraturan KPU dan Bawaslu, data pemilih, pelanggaran-pelanggaran, dan masa kampanye.
"Proses lainnya seperti distribusi kotak suara, penetapan tempat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk itu diatur sehingga tidak ada keberpihakan hingga pada hasil akhir penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli terpilih," ucapnya.
Ia mengatakan pentingnya menyamakan persepsi dan membangun kebersamaan untuk mewujudkan pilkada damai di Tolitoli.
"Rapat koordinasi ini dalam rangka membangun kebersamaan membawa Kabupaten Tolitoli untuk memilih kepala daerah yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dapat menunjukkan ke daerah lain bahwa Tolitoli cinta damai," sebutnya.
Kata dia, selama ini kerja sama antara Forkopimda Tolitoli mencerminkan kebersamaan dan kolaborasi dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
Ia menegaskan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Tolitoli meningkatkan perannya sehingga lebih pro aktif untuk mengantisipasi adanya ujaran kebencian dan SARA di media sosial selama masa kampanye tersebut.
"Pemerintah daerah ingin tidak ada postingan di media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan SARA, sehingga dapat menghasilkan pilkada damai, kondusif, aman dan tentram," tuturnya.