Palu (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palu, Sulawesi Tengah, Makmur, menyebutkan bahwa sebanyak 554 warga binaan pemasyarakatan (WBP) telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ia mengatakan bahwa Lapas Palu berkomitmen untuk berperan aktif dalam memastikan hak pilih seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan data pemilih warga binaan akurat dan valid. Nantinya, akan disiapkan tempat pemungutan suara TPS khusus di dalam lapas agar warga binaan dapat dengan nyaman menyalurkan hak pilihnya,” ujarnya.
"Dari 652 jumlah WBP Lapas Palu, sebanyak 554 orang WBP telah terdaftar dalam DPT Pilkada 2024," kata Makmur di Palu, Selasa.
Ia mengatakan jumlah tersebut masih memungkinkan untuk mengalami perubahan sebelum puncak pemungutan pada bulan November mendatang.
Menurut dia, jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah dengan pengusulan 98 orang WBP lainnya untuk masuk ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia mengatakan bahwa Lapas Palu berkomitmen untuk berperan aktif dalam memastikan hak pilih seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan.
"Jadi penting bagi WBP Lapas Palu untuk memberikan atau menyalurkan hak mereka untuk memilih demi suksesnya Pilkada 2024," ujarnya.
Makmur melanjutkan bahwa untuk memastikan warga binaan menyalurkan hak suaranya, Lapas Palu bersinergi dengan KPU Kota Palu akan menyiapkan dua tempat pemungutan suara (TPS) Khusus yang terletak di area blok hunian maupun halaman Lapas Palu.
Adapun jumlah DPT di Kota Palu sebanyak 274.293 pemilih untuk pilkada serentak 2024, dengan sebanyak 507 TPS yang tersebar di 46 kelurahan, terdiri atas 504 TPS reguler dan tiga TPS lokasi khusus di Lapas dan Rutan Palu.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi langkah KPU Kota Palu dan Sulawesi Tengah yang telah mengakomodasi hak pilih warga binaan.
“Ini merupakan bentuk nyata dari upaya kita bersama dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Dengan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi, kita telah memberikan mereka harapan untuk menjadi bagian dari perubahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proses pencatatan warga binaan sebagai pemilih telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang pelaksanaannya sendiri melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat.
Ia turut memastikan netralitas para petugas Lapas maupun Rutan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi tersebut.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan data pemilih warga binaan akurat dan valid. Nantinya, akan disiapkan tempat pemungutan suara TPS khusus di dalam lapas agar warga binaan dapat dengan nyaman menyalurkan hak pilihnya,” ujarnya.