Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
"Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun daerah," kata Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Poso Abdul Kahar Latjare di Poso, Rabu, (12/2).
Oleh karena itu, ia mengatakan perlu adanya pemahaman mendalam serta penerapan strategi yang tepat dalam menanggulangi ancaman ini.
Untuk itu, lanjutnya, salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui Sosialisasi Peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan.
Ia menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat serta memastikan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan terorisme di tingkat daerah.
Pemda Poso, kata dia, berkomitmen untuk terus mendorong implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) yang mencakup tidak hanya aspek pencegahan, tetapi juga upaya deradikalisasi bagi individu yang telah terpapar paham radikal.
Menurut dia, program-program sosial dan edukasi yang mendorong penguatan toleransi, keberagaman, dan perdamaian akan terus menjadi prioritas.
"Program-program sosial dan edukasi yang mendorong penguatan toleransi, keberagaman, dan perdamaian akan terus menjadi prioritas, agar Poso tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan penuh semangat kebersamaan," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan radikalisasi, karena menurutnya terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara.
Ia menyebut bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih toleran.