Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), memastikan terus melakukan sinkronisasi kebijakan kependudukan agar selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mengatakan pembangunan kependudukan merupakan jantung dari pembangunan daerah secara keseluruhan.
"Penduduk itu merupakan aset utama dan subjek sekaligus objek dari pembangunan itu," kata Samuel usai menyerahkan dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) dan Peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) di Sigi, Jumat.
Ia mengemukakan kualitas dan kuantitas penduduk yang terencana dengan baik akan menjadi modal besar untuk mencapai visi yakni mewujudkan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur merata, SDM sejahtera, ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata, lingkungan lestari, serta ketahanan bencana.
"Penting adanya tata kelola pemerintahan transparan dan partisipatif, dengan semangat Sigi Hijau dan motto wujud Mareso Masagena," ucapnya.
Ia menuturkan, dengan adanya dokumen GDPK dan PJPK dapat menjadi peta jalan atau roadmap yang memuat arah kebijakan di Kabupaten Sigi
"Tentunya ini merupakan langkah strategis bagi Kabupaten Sigi dalam menghadapi tantangan dan peluang kependudukan di masa mendatang," sebutnya.
Samuel menyebutkan terdapat kerangka strategis yang komprehensif untuk memastikan kualitas penduduk meningkat mulai dari kesehatan, pendidikan, dan daya saing ekonomi di daerah tersebut.
Menurut dia, perlu adanya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, membangun keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas termasuk dalam hal pengasuhan anak, serta pengarahan mobilitas penduduk diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang wilayah.
"Ke depan harus ada penyusunan dan pengelolaan data kependudukan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Sigi," kata dia.
Ia meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Sigi untuk segera menginternalisasikan dan mengintegrasikan program-program kedalam rencana kerja masing-masing sehingga pembangunan kependudukan menjadi urusan lintas sektor.
"Seluruh stakeholder dan masyarakat bisa ikut aktif dan berpartisipasi serta mengawasi, sebab suksesnya pembangunan kependudukan adalah tanggung jawab bersama. Termasuk DPRD dapat mendukung penuh implementasi GDPK baik melalui fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan," ujarnya.