Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah meminta pemerintah untuk melindungi perekonomian masyarakat kecil, setelah adanya gejolak konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
"Ini bukan sekadar urusan geopolitik yang jauh dari kita. Ketika Selat Hormuz bergejolak, industri kita ikut berguncang," kata Kaisar di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan bahwa perang tidak pernah menguntungkan masyarakat kecil karena yang mengalami kerugian selalu pedagang, perajin, hingga buruh.
Menurut dia, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret demi mengantisipasi hal itu.
Dia menilai situasi saling serang di Timur Tengah berpotensi mengguncang fondasi industri nasional Indonesia.
Dia pun mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan dampak sistemik dari konflik ini terhadap rantai pasok industri manufaktur, sektor UMKM, serta stabilitas harga energi dalam negeri.
Menurut dia, struktur industri nasional cukup rentan terhadap gejolak eksternal karena 90 persen bahan mentah industri manufaktur nasional masih berasal dari impor, dengan 30 persen di antaranya bergantung dari China.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa data BPS mencatat nilai impor bahan baku sepanjang Januari – Juli 2023 mencapai 93,97 miliar dolar AS, setara 73,25 persen dari total impor nasional. Tak hanya itu industri tekstil nasional juga mengimpor monoetilen glikol (MEG) hingga 85 persen dari kawasan Timur Tengah.
Di samping itu, dia juga mengutuk keras agresi militer yang dilakukan Israel dan AS kepada Iran. Menurut dia, kedua negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara
Amanat Pembukaan UUD 1945 sudah jelas, menurut dia, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia dalam bentuk apapun.
"Posisi politik saya tegas, mengutuk segala bentuk agresi militer yang melanggar kedaulatan negara lain," katanya.