Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan para ulama melalui kunjungan resmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 

Dudung menyampaikan bahwa pertemuan ini dalam kapasitasnya yang baru ditunjuk Presiden Prabowo untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan tokoh agama.

"Ya, ini silaturahmi ini sangat luar biasa kalau menurut saya, makanya saya hadir karena saya satu sisi pejabat baru sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang bisa mewakili pemerintah," kata Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kepala Staf Kepresidenan juga mengungkapkan bahwa kehadirannya mengemban misi khusus untuk menyerap aspirasi dari tokoh agama guna menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.

Kunjungan ini dimanfaatkan Dudung untuk mendengar langsung berbagai saran serta masukan dari para ulama.

Ia menekankan bahwa tokoh agama memiliki peran krusial karena berhadapan langsung dengan lapisan masyarakat di akar rumput.

"Saya mendengar apa yang menjadi saran masukan dari para ulama dan kemudian nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden. Banyak hal-hal penting yang tadi saya terima," tutur mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Dudung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap poin pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, menyampaikan hal-hal yang dirasakan masyarakat kepada Presiden adalah sebuah kewajiban fungsional dari Kantor Staf Kepresidenan.

Selain menyerap aspirasi, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga kerukunan nasional.

Dudung menyampaikan pesan Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar agar semua pihak menjaga tutur kata demi menghindari kebencian dan fitnah yang dapat merusak persatuan.

"Satu hal lagi tadi dari Kiai Haji Anwar yang Ketua MUI bahwa pentingnya kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga mulut untuk tidak saling membenci, saling merendahkan, saling memfitnah, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga," ungkap Dudung.

Ia menekankan bahwa stabilitas negara merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan institusi keagamaan seperti MUI menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam kunjungan tersebut, Dudung diterima jajaran Dewan Pimpinan Pusat MUI, termasuk Wakil Ketua Umum MUI K.H. Cholil Nafis dan K.H. Marsudi Syuhud, serta para ketua bidang lainnya.