Logo Header Antaranews Sulteng

Pemprov Sulteng komitmen benahi tata kelola pemerintahan

Rabu, 6 Mei 2026 18:32 WIB
Image Print
Gubernur Sulteng Anwar Hafid (tengah) bersama Sekda Sulteng Novalina (kanan) dan perwakilan Kemenpan RB Andi Rahadian (kiri) di Palu, Rabu (6/5/2026). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah, dalam mendorong perbaikan birokrasi secara menyeluruh.

“Kami berdiskusi dengan tim Kementerian RB dalam rangka supervisi dan pendampingan, untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan di Sulteng. Ini dikomandoi oleh Ibu Sekda, dan tim hadir secara lengkap agar reformasi birokrasi berjalan semakin baik,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Rabu.

Anwar Hafid didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sulteng Novalina, menerima kunjungan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dipimpin Andi Rahadian. Pertemuan itu menjadi bagian dari langkah percepatan pembenahan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah melalui supervisi dan pendampingan langsung.

Kata Anwar, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah. Dia berharap dengan pendampingan itu, Sulawesi Tengah bisa naik kelas.

Sementara itu, Andi Rahadian menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Sulteng. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Tugas kami untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di provinsi, maupun kabupaten/kota agar semakin baik,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas akan terus menjadi fokus pendampingan. Kementerian PANRB selalu siap mendampingi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Dia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mampu mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Pewarta :
Editor: Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026