Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu menargetkan seluruh pengungsi korban bencana yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsian sudah harus tinggal di hunian sementara (huntara) selambat-lambatnya akhir bulan April.
"Sebelum bulan puasa, Mei nanti. Semua pengungsi kita targetkan sudah harus pindah ke huntara-huntara yang ada," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Validasi Data yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota Palu Arfan saat memberikan materi Musrembang tingkat Kota Palu di Hotel Citra Mulia, Senin siang (25/3).
Selain mempertimbangkan sisi kemanusiaan, masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan tahap dua akan berakhir 24 April dan tidak ada perpanjangan lagi dan saat itu pemerintah pusat dan daerah wajib mengupayakan akan semua pengungsi telah menampati huntara.
Di depan lurah, camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu serta perwakilan Non Government Organizatin (NGO) yang hadir Arfan berharap dan mengajak semua pihak agar bahu membahu merelaisasikan target itu.
"Ini juga ada kaitannya dengan penyaluran jahdup (jatah hidup) pengungsi selama di huntara. Kalai mereka cepat menghuni huntara maka jahdupnya akan segera diberikan," jelas Arfan.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Pressly Tampubolon mengimbau seluruh lurah agar segera membuat Surat Keputusan (SK) pengungsi di kelurahan yang dia pimpin yang mendapat jatah huntara.
Sebab SK tersebut akan menjadi dasar hukum Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan jahdup kepada para pengungsi melalui Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Tengah kemudian kepada Dinsos Kota Palu.
"Jadi kepada para lurah yang ada warganya menjadi korban dan mengungsi secepatnya dibuatkan SK yang menghuni hubtara agar jahdupnya segera disalurkan,"pinta Pressly.
Hingga saat ini jumlah pengungsi bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu sebanyak 40.738 jiwa yang tersebar di 127 titik pengungsi.
"Sebelum bulan puasa, Mei nanti. Semua pengungsi kita targetkan sudah harus pindah ke huntara-huntara yang ada," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Validasi Data yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota Palu Arfan saat memberikan materi Musrembang tingkat Kota Palu di Hotel Citra Mulia, Senin siang (25/3).
Selain mempertimbangkan sisi kemanusiaan, masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan tahap dua akan berakhir 24 April dan tidak ada perpanjangan lagi dan saat itu pemerintah pusat dan daerah wajib mengupayakan akan semua pengungsi telah menampati huntara.
Di depan lurah, camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu serta perwakilan Non Government Organizatin (NGO) yang hadir Arfan berharap dan mengajak semua pihak agar bahu membahu merelaisasikan target itu.
"Ini juga ada kaitannya dengan penyaluran jahdup (jatah hidup) pengungsi selama di huntara. Kalai mereka cepat menghuni huntara maka jahdupnya akan segera diberikan," jelas Arfan.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Pressly Tampubolon mengimbau seluruh lurah agar segera membuat Surat Keputusan (SK) pengungsi di kelurahan yang dia pimpin yang mendapat jatah huntara.
Sebab SK tersebut akan menjadi dasar hukum Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan jahdup kepada para pengungsi melalui Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Tengah kemudian kepada Dinsos Kota Palu.
"Jadi kepada para lurah yang ada warganya menjadi korban dan mengungsi secepatnya dibuatkan SK yang menghuni hubtara agar jahdupnya segera disalurkan,"pinta Pressly.
Hingga saat ini jumlah pengungsi bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu sebanyak 40.738 jiwa yang tersebar di 127 titik pengungsi.