BPBD lanjutkan penanganan pascabanjir Torue

id Huntara, masa transisi, penanggulangan bencana, bpbdparimo, Rivai, pemkabparimo, Sulteng, korban bencana, banjir bandang

BPBD  lanjutkan penanganan pascabanjir Torue

Warga melintas di sekitar tumpukan material kayu yang terbawa arus dampak banjir bandang yang melanda Desa Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (29/7/2022). ANTARA/Moh Ridwan

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah melanjutkan percepatan penanganan pascabanjir bandang di Desa Torue, setelah status tanggap darurat berakhir pada 11 September 2022.
 
"Masa transisi bagian dari upaya pemulihan dimulai tanggal 12 September hingga tiga bulan ke depan," kata Sekretaris BPBD Parigi Moutong Moh Rivai di Parigi, Selasa.
 
Ia menjelaskan pada masa transisi kegiatan pemulihan berupa pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak parah, perbaikan sejumlah infrastruktur, dan penyelesaian kegiatan normalisasi sungai.
 
Khusus pembangunan huntara, Pemkab Parigi Moutong hingga saat ini terus berkomunikasi dengan BPBD Sulawesi Tengah sebagai pihak penyedia guna percepatan kegiatan penanganan secara fisik.
 
"Informasi kami terima saat ini BPBD Sulteng sedang menyiapkan material huntara, pekan lalu juga mereka telah melakukan pengukuran lahan," kata dia.

 
Sekretaris BPBD Parigi Moutong, Moh Rivai. ANTARA/Moh Ridwan

Meski masa tanggap darurat sudah selesai, BPBD setempat tetap menyalurkan bantuan logistik kepada korban banjir, khususnya warga yang kehilangan rumah dan rumahnya rusak berat.
 
Oleh karena itu, BPBD tetap menyiagakan posko logistik guna memudahkan penyaluran bantuan, sekaligus berfungsi sebagai posko pemantauan sejumlah kegiatan fisik di lapangan.
 
Kegiatan normalisasi sungai ada yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III), ada pula yang ditangani BPBD setempat.

Khusus Sungai Torue di tangani BWSS III dengan membuat tanggul pengaman secara permanen mulai dari bagian pertengahan sungai hingga hilir.
 
Dalam proses normalisasi sungai, BWSS III meminta penambahan waktu pekerjaan hingga dua bulan ke depan, yang mana struktur tanggul dibangun tiga lapis dan dipastikan kokoh karena dilapisi material pasir, batu gajah, dan geosintetik.
 
"Sebelumnya direncanakan pembangunan 40 unit, namun dilakukan penambahan 12 unit rumah rusak ringan karena 12 kepala keluarga (KK) masuk dalam garis sempadan sungai dan pantai. Total huntara dibangun kurang lebih 52 unit," demikian Rivai.