Pemkab Parigi Moutong upayakan air bersih dan listrik huntara Torue

id Idran, huntara, pemkabparimo, banjir Torue, Parigi Moutong, Sulteng, bpbdparimo

Pemkab Parigi Moutong  upayakan air bersih dan listrik huntara Torue

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Idran. ANTARA/Moh Ridwan

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sedang mengupayakan jaringan air bersih dan jaringan listrik untuk 52 unit hunian sementara (huntara) korban banjir Kecamatan Torue.
 
"Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang berupa jaring air bersih dan listrik," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Idran di Parigi, Kamis.
 
Ia menjelaskan pembangunan konstruksi huntara Torue ditangani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BPBD setempat, yang mana dalam pembangunan itu tidak masuk dalam anggaran, sehingga Pemkab Parigi Moutong mengambil alih untuk pengadaannya.
 
"Kegiatan konstruksi sudah selesai dibangun Pemerintah Sulteng," ucap Idran.
 
Dikemukakannya, Pemkab Parigi Moutong secepatnya menganggarkan dua item tersebut, supaya korban banjir secepatnya menempati hunian tersebut, meskipun hanya bersifat sementara.
 
Langkah ini dilakukan, guna percepatan pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi setelah banjir yang mana menurut data pemerintah setempat terdapat 52 Kepala Keluarga (KK) di Desa Torue terdampak parah.
 
"Lokasi huntara terletak di dusun dua dan tiga dengan ukuran bangunan 6x6 meter per segi atau tipe 36 menggunakan bahan konstruksi baja ringan dan kalsiboard," ujar Idran.

Rencana awal menggunakan skema relokasi, namun sejumlah warga meminta dibangunkan di lahan mereka sendiri, sehingga disepakati pembangunan sebagian menggunakan lahan disiapkan pemerintah setempat dan sebagian lagi dibangunkan di lokasi milik warga yang menjadi korban.
 
Dari skema relokasi, sekitar 28 KK bersedia dipindahkan karena mereka tidak memiliki lahan, sedangkan 24 KK lainnya meminta pembangunan di lahan pribadi mereka, sehingga pemerintah mengambil alternatif pembangunan menggunakan dua lokasi.
 
"Serah terima hunian masih menunggu informasi BPBD Sulteng, menunggu kesiapan gubernur. Saat ini juga sarana dan prasarana belum lengkap. Dirampungkan dulu baru diserahkan kepada warga," demikian Idran.*
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2023