Palu (ANTARA) - Setelah tujuh tahun lamanya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akhirnya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repubik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah atas laporan kinerja keuangan 2018 pemerintah daerah setempat.
Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu di Palu, Selasa, mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Parigi Moutong dinilai memuaskan.
"Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan LHP dan LKPD," kata Samsurizal di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulteng saat menerima opini WTP, Selasa.
Opini WTP baru kali pertama diraih Parigi Moutong setelah tujuh tahun menanti penilaian hasil pemeriksaan memuaskan oleh BPK.
Pada penilaian 2017, kabupaten itu hanya meraih opini wajar dengan pengecualian.
"Ini berkah di bulan Ramadhan dan ikhtiar seluruh pihak terkait, akhirnya Parigi Moutung bisa mencapai target, hasilnya memuaskan," kata bupati dua periode ini.
Menurut dia, opini WTP merupakan bukti keseriusan pemerintah Parigi Moutong dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Dia mengimbau jajarannya, predikat WTP diberikan BPK harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk penyemangat guna memaksimalkan pengelolaan keuangan yang lebih baik di tahun mendatang.
"Kita jangan terlalu larut dalam kegembiraan, jadikan capaian ini sebagai pemicu dan evaluasi untuk lebih giat bekerja pelayanan publik dan pengelolaan keuangan," kata Samsurizal.
Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu di Palu, Selasa, mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Parigi Moutong dinilai memuaskan.
"Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan LHP dan LKPD," kata Samsurizal di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulteng saat menerima opini WTP, Selasa.
Opini WTP baru kali pertama diraih Parigi Moutong setelah tujuh tahun menanti penilaian hasil pemeriksaan memuaskan oleh BPK.
Pada penilaian 2017, kabupaten itu hanya meraih opini wajar dengan pengecualian.
"Ini berkah di bulan Ramadhan dan ikhtiar seluruh pihak terkait, akhirnya Parigi Moutung bisa mencapai target, hasilnya memuaskan," kata bupati dua periode ini.
Menurut dia, opini WTP merupakan bukti keseriusan pemerintah Parigi Moutong dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Dia mengimbau jajarannya, predikat WTP diberikan BPK harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk penyemangat guna memaksimalkan pengelolaan keuangan yang lebih baik di tahun mendatang.
"Kita jangan terlalu larut dalam kegembiraan, jadikan capaian ini sebagai pemicu dan evaluasi untuk lebih giat bekerja pelayanan publik dan pengelolaan keuangan," kata Samsurizal.