Jakarta (ANTARA) - Nama-nama yang menjadi calon menteri dalam kabinet di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai hangat diperbincangkan beberapa minggu terakhir.
Bahkan sempat beredar di media sosial daftar nama calon menteri Kabinet Kerja Jilid II yang belakangan dikonfirmasi sebagai informasi hoaks.
Banyak pihak seakan tidak sabar ingin tahu lebih cepat siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya di jajaran kabinet.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyebutkan tiga kemungkinan yang berpotensi mendapatkan kepercayaan dari presiden.
Prioritas utama menjadi calon menteri tentunya berasal dari tokoh politik senior barisan partai koalisi, biasanya mereka yang disegani atau memiliki jabatan unsur pimpinan di partai.
"Nama-nama sekjen, ketua, sekretaris atau bendahara partai, termasuk tokoh senior biasanya berpotensi. Dan parpol juga biasanya menyodorkan nama-nama itu," kata dia.
Kemudian, Presiden Joko Widodo tentu juga akan memilih menterinya berasal dari kalangan profesional, seperti yang sudah dilakukan di Kabinet Kerja pertama, contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Saya melihat nama-nama yang berjasa seperti Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD berpotensi masuk dalam jajaran kabinet nanti," kata dia.
Selanjutnya, Presiden Jokowi bisa saja mengakomodasi tokoh-tokoh muda, karena sempat mengisyaratkan kementerian akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, salah satu upayanya adalah memberi tempat buat anak muda.
Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyebutkan ada beberapa figur muda yang layak menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
Contohnya Ketua PKPI Diaz Hendropriyono, Erick Thohir, Taufik Basari, dan Budiman Sudjatmiko, mereka berpotensi bisa mengisi posisi Menpora.
"Mereka sudah terukur dan punya pengalaman dan saya yakin mampu memimpin. Begitu pun, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga sudah mulai matang," katanya.
Begitu pula, politikus Golkar Tantowi Yahya yang dinilai layak menjadi Menteri Luar Negeri. Putra asal Sumsel ini sudah teruji, apalagi kini dia sebagai Duta Besar Selandia Baru. "Saya pikir Tantowi punya kemampuan diplomatik yang kuat," ucapnya.
Dari PKB, terdapat nama Abdul Karding yang masuk TKN Jokowi-Maruf dan Lukman Edy, keduanya bisa masuk kabinet. Selain energik dan visioner, kedua tokoh muda di PKB ini sudah malang-melintang di parlemen.
Memiliki terobosan
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menekankan para menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf nanti, harusnya memiliki terobosan dalam menjalankan pemerintahan. "Para menteri itu nantinya yang penting punya kapasitas, punya narasi, dan terobosan."
Sosok menteri terpilih harus memiliki inisiatif menyampaikan target-target program kerjanya kepada Jokowi dan mempertanggungjawabkan target tersebut. "Jadi bukan Presiden yang memberikan target," kata dia.
Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari menteri yang mampu mengartikan dan merealisasikan janji politik Jokowi pada susunan kabinet jilid II.
“Secara ideal kompisisi kabinet itu harus melihat filosofi dasar membuat kabinet untuk menyegerakan atau merealisasikan janji politk dengan baik,” kata Adi.
Susunan kabinet dan menteri yang tepat sebaiknya mereka yang memang mampu bekerja agresif merealisasikan janji politik, apalagi Jokowi akan memimpin pada periode kedua.
Periode kedua merupakan periode pertarungan bagi Jokowi dalam membuktikan janji politiknya, terutama soal tiga kartu plus yang sudah dinantikan banyak orang.
Adi berpendapat sebenarnya sudah tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak merealisasikan janji politiknya karena telah disokong oleh banyak partai pendukung dan dukungan penuh dari parlemen.
“Didukung oleh banyak partai politik tentu susunan kabinetnya harus berimbang sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial politik, sehingga aspek proporsionalitas pemberian menteri itu yang diharapkan nanti bisa menciptakan harmoni dalam kinerja,” kata Adi.
Belum berbicara menteri
Partai politik koalisi, sampai saat ini mengaku masih belum berbicara soal jajaran calon menteri yang akan direkomendasikan ke Presiden Jokowi.
Seperti yang dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, parpolnya belum mengajukan nama calon menteri ke Presiden. "Belum-belum, belum ada pengajuan sama sekali. Kita belum bahas" kata Muhaimin Iskandar.
Pemilihan menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II itu kata dia lebih tepatnya menjadi hak prerogatif penuh Presiden Jokowi.
Saat ini parpol koalisi lebih fokus dalam menjaga soliditas setelah berakhirnya pesta demokrasi Pemilu 2019 ketimbang mempersoalkan jatah menteri atau pimpinan MPR.
Seperti yang dikatakan Ketua umum DPP Nasdem, Surya Paloh, sangat disayangkan jika soliditas yang sudah dimiliki parpol sejak bergabung menjadi koalisi partai pengusung tidak terjaga, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi di 2024.
"Ada dialektika, romantika, ada suasana kebatinan satu sama lain yang tidak selamanya kadang-kadang bergembira hati, bersuka hati," katanya.
Terkadang parpol-parpol, kata dia, kemungkinan juga sedang merasakan kesedihan, atau merasa sentimental selama selama berjuang dalam koalisi.
"Itulah konsekuensi hidup, kita sudah mengalami semua proses yang kita lalui dengan suka dan duka dan kita memiliki ini sebagai modal besar untuk menjamin keutuhan kita memberikan dukungan sepenuhnya secara totalitas," ujarnya.*
Bahkan sempat beredar di media sosial daftar nama calon menteri Kabinet Kerja Jilid II yang belakangan dikonfirmasi sebagai informasi hoaks.
Banyak pihak seakan tidak sabar ingin tahu lebih cepat siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya di jajaran kabinet.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyebutkan tiga kemungkinan yang berpotensi mendapatkan kepercayaan dari presiden.
Prioritas utama menjadi calon menteri tentunya berasal dari tokoh politik senior barisan partai koalisi, biasanya mereka yang disegani atau memiliki jabatan unsur pimpinan di partai.
"Nama-nama sekjen, ketua, sekretaris atau bendahara partai, termasuk tokoh senior biasanya berpotensi. Dan parpol juga biasanya menyodorkan nama-nama itu," kata dia.
Kemudian, Presiden Joko Widodo tentu juga akan memilih menterinya berasal dari kalangan profesional, seperti yang sudah dilakukan di Kabinet Kerja pertama, contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Saya melihat nama-nama yang berjasa seperti Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD berpotensi masuk dalam jajaran kabinet nanti," kata dia.
Selanjutnya, Presiden Jokowi bisa saja mengakomodasi tokoh-tokoh muda, karena sempat mengisyaratkan kementerian akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, salah satu upayanya adalah memberi tempat buat anak muda.
Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyebutkan ada beberapa figur muda yang layak menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
Contohnya Ketua PKPI Diaz Hendropriyono, Erick Thohir, Taufik Basari, dan Budiman Sudjatmiko, mereka berpotensi bisa mengisi posisi Menpora.
"Mereka sudah terukur dan punya pengalaman dan saya yakin mampu memimpin. Begitu pun, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga sudah mulai matang," katanya.
Begitu pula, politikus Golkar Tantowi Yahya yang dinilai layak menjadi Menteri Luar Negeri. Putra asal Sumsel ini sudah teruji, apalagi kini dia sebagai Duta Besar Selandia Baru. "Saya pikir Tantowi punya kemampuan diplomatik yang kuat," ucapnya.
Dari PKB, terdapat nama Abdul Karding yang masuk TKN Jokowi-Maruf dan Lukman Edy, keduanya bisa masuk kabinet. Selain energik dan visioner, kedua tokoh muda di PKB ini sudah malang-melintang di parlemen.
Memiliki terobosan
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menekankan para menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf nanti, harusnya memiliki terobosan dalam menjalankan pemerintahan. "Para menteri itu nantinya yang penting punya kapasitas, punya narasi, dan terobosan."
Sosok menteri terpilih harus memiliki inisiatif menyampaikan target-target program kerjanya kepada Jokowi dan mempertanggungjawabkan target tersebut. "Jadi bukan Presiden yang memberikan target," kata dia.
Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari menteri yang mampu mengartikan dan merealisasikan janji politik Jokowi pada susunan kabinet jilid II.
“Secara ideal kompisisi kabinet itu harus melihat filosofi dasar membuat kabinet untuk menyegerakan atau merealisasikan janji politk dengan baik,” kata Adi.
Susunan kabinet dan menteri yang tepat sebaiknya mereka yang memang mampu bekerja agresif merealisasikan janji politik, apalagi Jokowi akan memimpin pada periode kedua.
Periode kedua merupakan periode pertarungan bagi Jokowi dalam membuktikan janji politiknya, terutama soal tiga kartu plus yang sudah dinantikan banyak orang.
Adi berpendapat sebenarnya sudah tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak merealisasikan janji politiknya karena telah disokong oleh banyak partai pendukung dan dukungan penuh dari parlemen.
“Didukung oleh banyak partai politik tentu susunan kabinetnya harus berimbang sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial politik, sehingga aspek proporsionalitas pemberian menteri itu yang diharapkan nanti bisa menciptakan harmoni dalam kinerja,” kata Adi.
Belum berbicara menteri
Partai politik koalisi, sampai saat ini mengaku masih belum berbicara soal jajaran calon menteri yang akan direkomendasikan ke Presiden Jokowi.
Seperti yang dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, parpolnya belum mengajukan nama calon menteri ke Presiden. "Belum-belum, belum ada pengajuan sama sekali. Kita belum bahas" kata Muhaimin Iskandar.
Pemilihan menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II itu kata dia lebih tepatnya menjadi hak prerogatif penuh Presiden Jokowi.
Saat ini parpol koalisi lebih fokus dalam menjaga soliditas setelah berakhirnya pesta demokrasi Pemilu 2019 ketimbang mempersoalkan jatah menteri atau pimpinan MPR.
Seperti yang dikatakan Ketua umum DPP Nasdem, Surya Paloh, sangat disayangkan jika soliditas yang sudah dimiliki parpol sejak bergabung menjadi koalisi partai pengusung tidak terjaga, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi di 2024.
"Ada dialektika, romantika, ada suasana kebatinan satu sama lain yang tidak selamanya kadang-kadang bergembira hati, bersuka hati," katanya.
Terkadang parpol-parpol, kata dia, kemungkinan juga sedang merasakan kesedihan, atau merasa sentimental selama selama berjuang dalam koalisi.
"Itulah konsekuensi hidup, kita sudah mengalami semua proses yang kita lalui dengan suka dan duka dan kita memiliki ini sebagai modal besar untuk menjamin keutuhan kita memberikan dukungan sepenuhnya secara totalitas," ujarnya.*