Bupati Morut komitmen wujudkan tata kelola keuangan transparan

Kamis, 12 Februari 2026 20:39 WIB

Dok- Bupati Morowali Utara (Morut) Delis J Hehi. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Morut)

Palu (ANTARA) - Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah Delis J Hehi menegaskan komitmen wujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan guna memperkuat pemerintahan bersih dan melayani.

"Transparansi keuangan wajib dilakukan, langkah itu sebagai upaya menghindari penyalahgunaan dan tindakan korupsi," kata Delis J Hehi melalui keterangan tertulisnya di Palu, Kamis.

Ia mengemukakan pemeriksaan LKPD bagian penting dari sistem pengawasan, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Oleh karena itu Pemkab Morut mendukung penuh proses itu secara terbuka dan profesional, sekaligus meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan.

Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah.

"Kami menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai pijakan untuk berbenah dan meningkatkan kinerja. Target kami jelas tata kelola yang bersih, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Keikutsertaan Bupati Morut dalam forum resmi BPK RI, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan, serta mempertahankan opini terbaik atas laporan keuangan daerah.

"Kalau penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan dan sesuai porsi masing-masing, maka pertanggungjawaban keuangan dipastikan lancar, begitu pun sebaliknya," tutur Delis.

Ia berharap, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus menjalin kerja sama yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Pertemuan terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 pada Kamis (12/2), digelar secara luring di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk beserta para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah kerja Ditjen PKN VI.