Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyebutkan pembangunan hunian tetap untuk warga korban gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, terkendalan kesiapan lahan.
Wali Kota Palu Hidayat di Palu, Rabu mengatakan, Pemerintah Kota bersama Pemerintah Kabupaten Sigi telah bersepakat menggeser tapal batas Kota Palu dan Sigi sekitar 800 meter ke arah timur teritorial kabupaten tersebut di Desa Ngatabaru untuk kepentingan pembebasan lahan pembangunan hunian tetap korban likuefaksi Petobo.
"Ternyata di lahan tersebut sudah terjadi tumpang tindih sertifikat tanah, artinya masyarakat sudah melakukan jual-beli. Ini menjadi permasalahan sehingga pembangunan hunian belum mengarah ke wilayah itu, " ungkap Hidayat.
Jauh sebelumnya, perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi, saat itu Sigi masih masuk wilayah teritorial Kabupaten Donggala menjadi lahan sengketa antara warga Petobo dan warga Desa Ngatabaru pada tahun 1998.
Olehnya dua pemerintah tersebut tengah berupaya memperjelas status lahan yang ada di perbatasan termasuk lahan tumpang tindih di Kelurahan Petobo untuk keperluan penetapan lokasi hunian dan saat ini dokumen administrasi sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wali Kota memaparkan, justru Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat salah satu wilayah terdampak likuefaksi sudah memiliki lokasi pembangunan hunian tetap, saat ini sedang dilakukan pematangan lahan.
Baca juga : Ribuan bilik huntara di Palu, Sigi dan Donggala belum terisi
Rencananya di kelurahan itu akan dibangun 127 unit hunian untuk warga korban likuefaksi termasuk Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga dengan luas lahan 38,60 hektare direncanakan sekitar 450 unit hunian dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kebutuhan hunian untuk warga korban bencana Palu sekitar 7.000 hunian, yang sudah siap saat ini sekitar 2.200 hunian disumbang sejumlah pendonor," kata Hidayat menambahkan.
Menurutnya, di kawasan relokasi Kelurahan Tondo-Talise seluas 146,80 hektare terbagi dalam tiga lokasi dipastikan dapat menampung semua korban terdampak bencana baik di 13 kelurahan terdampak tsunami maupun dua kelurahan yang terdampak likuefaksi.
Termasuk di dalamnya dilengkapi sejumlah fasilitas, diantaranya pasar sebagai pendukung kegiatan perdagangan, rumah sakit dan balai rehabilitasi narkotika.
Wali Kota Palu Hidayat di Palu, Rabu mengatakan, Pemerintah Kota bersama Pemerintah Kabupaten Sigi telah bersepakat menggeser tapal batas Kota Palu dan Sigi sekitar 800 meter ke arah timur teritorial kabupaten tersebut di Desa Ngatabaru untuk kepentingan pembebasan lahan pembangunan hunian tetap korban likuefaksi Petobo.
"Ternyata di lahan tersebut sudah terjadi tumpang tindih sertifikat tanah, artinya masyarakat sudah melakukan jual-beli. Ini menjadi permasalahan sehingga pembangunan hunian belum mengarah ke wilayah itu, " ungkap Hidayat.
Jauh sebelumnya, perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi, saat itu Sigi masih masuk wilayah teritorial Kabupaten Donggala menjadi lahan sengketa antara warga Petobo dan warga Desa Ngatabaru pada tahun 1998.
Olehnya dua pemerintah tersebut tengah berupaya memperjelas status lahan yang ada di perbatasan termasuk lahan tumpang tindih di Kelurahan Petobo untuk keperluan penetapan lokasi hunian dan saat ini dokumen administrasi sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wali Kota memaparkan, justru Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat salah satu wilayah terdampak likuefaksi sudah memiliki lokasi pembangunan hunian tetap, saat ini sedang dilakukan pematangan lahan.
Baca juga : Ribuan bilik huntara di Palu, Sigi dan Donggala belum terisi
Pemerintah : Huntara diprioritaskan bagi pengungsi yang rumahnya hilang
Rencananya di kelurahan itu akan dibangun 127 unit hunian untuk warga korban likuefaksi termasuk Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga dengan luas lahan 38,60 hektare direncanakan sekitar 450 unit hunian dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kebutuhan hunian untuk warga korban bencana Palu sekitar 7.000 hunian, yang sudah siap saat ini sekitar 2.200 hunian disumbang sejumlah pendonor," kata Hidayat menambahkan.
Menurutnya, di kawasan relokasi Kelurahan Tondo-Talise seluas 146,80 hektare terbagi dalam tiga lokasi dipastikan dapat menampung semua korban terdampak bencana baik di 13 kelurahan terdampak tsunami maupun dua kelurahan yang terdampak likuefaksi.
Termasuk di dalamnya dilengkapi sejumlah fasilitas, diantaranya pasar sebagai pendukung kegiatan perdagangan, rumah sakit dan balai rehabilitasi narkotika.