Palu (ANTARA) - Bakal calon gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad M Ali mendorong pentingnya penerapan pendidikan vokasi, tidak hanya di tingkat perguruan tinggi tetapi di semua jenjang pendidikan, sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi atau mencegah laju pernikahan dini di Sulteng.

"Iya. Maka pemerintah harus punya rencana yang jelas bagi masa depan anak-anak kita, dan tentu saja pilihannya banyak, salah satunya, memperbanyak pendidikan vokasi yang lebih mengarahkan anak-anak produktif," ucap Ahmad M Ali, di Palu, Jumat.

Baca juga: NasDem Sulteng lewat Aristan serahkan 15 sapi kurban

Gagasan Ahmad M Ali berkaitan dengan laju pernikahan dini di Sulteng. Dimana, Di Sulawesi Tengah, disebutkan rata-rata anak berusia 15-19 tahun berstatus menikah dan pernah nikah.

Persentase terbesar terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 15,83 persen, diikuti Kabupaten Banggai Kepulauan 15,73 persen, Kabupaten Sigi 13,77 persen. Kemudian Kabupaten Tojo Una-una 12,84 persen, dan Kota Palu 6,90 persen.

Adapun data BPS tahun 2016 memperlihatkan, penyumbang tertinggi adalah Kabupaten Tojo Una-una sebesar 23 persen dan Parigi Montong sebesar 22 persen.

Ahmad M Ali yang merupakan Ketua Fraksi NasDem di DPR-RI itu menilai pernikahan dini yang tinggi di Sulawesi Tengah seperti yang dilansir data BPS, mengonfirmasi secara aktual, belum adanya perencanaan pendidikan pemerintah daerah yang fokus dalam menghadapi bonus demografi atau era milenial.

"Bonus demografi, sebagaimana sudah ditafsirkan para ahli harus diarahkan, direncanakan, dalam perspektif peluang ekonomi, jikalau tidak, akan menimbulkan bencana sosial, kemiskinan, kriminalitas dan sebagainya," ujar Ahmad Ali.

Hal itu dipicu, kata dia, terutama karena kurangnya kesempatan kerja, persaingan yang tinggi, ditambah Pemerintah daerah tidak memiliki rencana apapun mau bikin apa.

Baca juga: Ahmad Ali nilai Terusan Sulawesi masa depan kawasan timur Indonesia

"Semboyan Pak Presiden Jokowi jelas, Sumber daya unggul, Indonesia Maju. Tapi kalau daerah tidak mampu menerjemahkan ini sebagai kebutuhan mendesak, maka semua akan sia-sia," ujarnya.

Bendahara Umum DPP NasDem ini menegaskan, semua program yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bisa menjawab atau mengatasi masalah bonus demografi jika tidak memiliki rencana, arah dan fokus yang jelas.

"Setiap tahun kita memproduksi tenaga produktif ribuan, baik itu sarjana, SMU, hingga SMP, apa program pemerintah daerah yang bisa menjangkau mereka," katanya setengah bertanya.

Ahmad Ali menilai, pernikahan dini hanya satu dampak, atau bagian dari efek bonus demografi yang tentu saja disebabkan banyak faktor. Baik itu secara sosiologis kata dia, maupun soal-soal antropologis.

"Pernikahan dini jika dianggap sebagai sesuatu yang negatif bagi perlindungan perempuan dan anak, di satu sisi, dalam konteks agama, pernikahan bersifat mulia untuk menghindari perzinahan," sebut dia.

Dalam konteks yang sedang dibicarakan oleh banyak orang ini, kata dia, berkaitan dengan usia, kapasitas, dan tentu kesanggupan seseorang memikul beban. Ia menguraikan dipengaruhi banyak faktor, selain sosiologis, faktor antropologis juga memberi pengaruh. Era yang serba terbuka sekarang ini, memiliki impact yang amat besar bagi pertumbuhan anak.

Baca juga: Ahmad Ali nilai pemindahan ibukota jadi pintu kejayaan Sulawesi
 

Pewarta : Muhammad Hajiji
Editor : Adha Nadjemudin
Copyright © ANTARA 2024