Palu (ANTARA) - Sejumlah legislator menyayangkan hilangnya sejumlah aset di Kantor DPRD Palu. Mereka menduga kuat oknum anggota dewan dan PNS di DPRD Palu terlibat dan merupakan pelaku pencurian aset-aset itu.
"Saya yakin dan percaya ada keterlibatan staf PNS. Kami di komisi B pernah mengundang seluruh staf untuk hadir mempertanyakan soal itu namun tidak ada staf PNS yang hadir kecuali honorer," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Palu, Alimudin Alibau dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu membahas hasil asistensi Gubernur Sulteng terhadap APBD Perubahan Kota Palu 2019 di ruang sidang utama DPRD Palu, Selasa.
Alimudin menyatakan aset-aset tersebut hilang sekira dua bulan lalu. Saat itu ia baru sadar kalau beberapa aset milik Kantor DPRD Palu seperti kursi jati hilang entah kemana. Begitupun dengan sejumlah Light Emitting Diode (LED) TV yang ada di sana.
Ia heran sebab tidak ada satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga mengetahui kejadian itu. Staf, baik PNS maupun honorer pun bingung aset-aset itu hilang entah ke mana. Atas dasar itu ditambah laporan sejumlah staf PNS yang namanya enggan dipubiikasi, ia yakin aset-aset itu hilang dicuri.
"Pak sekwan (Sekretaris DPRD Palu) nanti koordinasi dengan pimpinan agar mengeluarkan rekomendasi agar segera ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak berwajib," pintanya.
Hal senada juga disampaikak Ketua Fraksi Hanura, Hamsir. Akibat kejadian tersebut, citra DPRD Palu sebagai lembaga legislatif tercoreng. Bahkan nama baik anggota DPRD Palu yang tidak tahu apa-apa juga ikut jelek.
"Itu aset yang masih sangat bagus dan belum rusak. Ini memalukan kita di DPRD Palu. Awalnya saya tidak peduli dengan omongannya pak Alimudin, tapi pas saya dengar dari orang-orang di luar, saya tidak enak dengar,"katanya.
Ia menyarankan staf PNS dan honorer di Sekretariat DPRD Palu agar mencatat semua aset yang dimiliki agar jika dikemudian hari ada aset yang hilang, sekretariat dapat secepatnya mengetahui dan menyelidiki.
"Ini sengaja dihilangkan,"sebutnya.
"Saya yakin dan percaya ada keterlibatan staf PNS. Kami di komisi B pernah mengundang seluruh staf untuk hadir mempertanyakan soal itu namun tidak ada staf PNS yang hadir kecuali honorer," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Palu, Alimudin Alibau dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu membahas hasil asistensi Gubernur Sulteng terhadap APBD Perubahan Kota Palu 2019 di ruang sidang utama DPRD Palu, Selasa.
Alimudin menyatakan aset-aset tersebut hilang sekira dua bulan lalu. Saat itu ia baru sadar kalau beberapa aset milik Kantor DPRD Palu seperti kursi jati hilang entah kemana. Begitupun dengan sejumlah Light Emitting Diode (LED) TV yang ada di sana.
Ia heran sebab tidak ada satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga mengetahui kejadian itu. Staf, baik PNS maupun honorer pun bingung aset-aset itu hilang entah ke mana. Atas dasar itu ditambah laporan sejumlah staf PNS yang namanya enggan dipubiikasi, ia yakin aset-aset itu hilang dicuri.
"Pak sekwan (Sekretaris DPRD Palu) nanti koordinasi dengan pimpinan agar mengeluarkan rekomendasi agar segera ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak berwajib," pintanya.
Hal senada juga disampaikak Ketua Fraksi Hanura, Hamsir. Akibat kejadian tersebut, citra DPRD Palu sebagai lembaga legislatif tercoreng. Bahkan nama baik anggota DPRD Palu yang tidak tahu apa-apa juga ikut jelek.
"Itu aset yang masih sangat bagus dan belum rusak. Ini memalukan kita di DPRD Palu. Awalnya saya tidak peduli dengan omongannya pak Alimudin, tapi pas saya dengar dari orang-orang di luar, saya tidak enak dengar,"katanya.
Ia menyarankan staf PNS dan honorer di Sekretariat DPRD Palu agar mencatat semua aset yang dimiliki agar jika dikemudian hari ada aset yang hilang, sekretariat dapat secepatnya mengetahui dan menyelidiki.
"Ini sengaja dihilangkan,"sebutnya.