Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengemukakan kementerian terkait yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehablitasi dan Rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulteng harus turut memberdayakan korban bencana tersebut, agar cepat pulih.
"Kementerian-kementerian lainnya juga harus terlibat dalam pemberdayaan korban bencana," ucap Longki Djanggola, di Kompleks Huntara Korban Likuifaksi Petobo, Kota Palu, Rabu.
Baca juga: KPPA : Perlu penguatan perencanaan lewat Bappeda untuk wujudkan KLA
Gubernur menyampaikan kementerian lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perlu terlibat dalam percepatan pemulihan korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala.
"Saya kira kementerian-kementerian banyak, tidak hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak," sebut Longki Djanggola.
Kata dia, kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat korban bencana telah dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah bersama para pihak antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), relawan dan beberapa perbankan dari dalam dan luar negeri.
"Sekarang yang sudah kami lakukan melalui bantuan NGO atau LSM, bank-bank dunia, ya semua kearah pemberdayaan. Pemberdayaan dalam arti yang luas yaitu memandirikan korban apakah itu dari kalangan perempuan atau laki-laki, remaja, pemuda yang kehilangan lapangan pekerjaan," sebut dia.
Pemerintah Provinsi Sulteng bersama pihak-pihak tersebut melakukan kegiatan pemberdayaan di lokasi pengungsian yang ada di Palu, Sigi dan Donggala, dalam bentuk pendampingan, pelatihan, dan sebagainya.
Gubernur mengakui hampir setahun bencana gempa berkekuatan 7,4 SR, disertai likuifaksi dan tsunami masih menyisahkan trauma yang mendalam bagi masyarakat.
Baca juga: KPPPA bersinergi bangun ketangguhan ekonomi korban likuefaksi Petobo
Selain memberikan dampak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dan sarana prasarana termasuk hunian warga. Dampak bencana, sebut Gubernur juga mempengaruhi capaian hasil-hasil pembangunan.
"Iya, bencana ikut mempengaruhi capaian hasil pembangunan yang dengan susah payah dibangun, lalu tiba-tiba hancur seketika dan menyisakan kerugian finansial," kata Gubernur.
Akibat bencana itu, pertumbuhan wilayah terdampak bencana minus atau mengalami kemunduran, seperti mengakibatkan jaringan irigasi, sawah-sawah rusak, terjadi perubahan struktur tanah, hilangnya mata pencaharian, relokasi hunian dan melahirkan bencana sosial lain seperti perkawinan usia anak yang meningkat, peredaran narkoba, KDRT, pelecehan seksual, penyakit sistem reproduksi perempuan dan lain sebagainya.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola hadir dan menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersinergi dengan lembaga profesi dan dunia usaha, bertajuk Palu Pulih di shelter pengungsian hunian sementara korban gempa dan likuefaksi Petobo.
"Kementerian-kementerian lainnya juga harus terlibat dalam pemberdayaan korban bencana," ucap Longki Djanggola, di Kompleks Huntara Korban Likuifaksi Petobo, Kota Palu, Rabu.
Baca juga: KPPA : Perlu penguatan perencanaan lewat Bappeda untuk wujudkan KLA
Gubernur menyampaikan kementerian lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perlu terlibat dalam percepatan pemulihan korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala.
"Saya kira kementerian-kementerian banyak, tidak hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak," sebut Longki Djanggola.
Kata dia, kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat korban bencana telah dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah bersama para pihak antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), relawan dan beberapa perbankan dari dalam dan luar negeri.
"Sekarang yang sudah kami lakukan melalui bantuan NGO atau LSM, bank-bank dunia, ya semua kearah pemberdayaan. Pemberdayaan dalam arti yang luas yaitu memandirikan korban apakah itu dari kalangan perempuan atau laki-laki, remaja, pemuda yang kehilangan lapangan pekerjaan," sebut dia.
Pemerintah Provinsi Sulteng bersama pihak-pihak tersebut melakukan kegiatan pemberdayaan di lokasi pengungsian yang ada di Palu, Sigi dan Donggala, dalam bentuk pendampingan, pelatihan, dan sebagainya.
Gubernur mengakui hampir setahun bencana gempa berkekuatan 7,4 SR, disertai likuifaksi dan tsunami masih menyisahkan trauma yang mendalam bagi masyarakat.
Baca juga: KPPPA bersinergi bangun ketangguhan ekonomi korban likuefaksi Petobo
Selain memberikan dampak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dan sarana prasarana termasuk hunian warga. Dampak bencana, sebut Gubernur juga mempengaruhi capaian hasil-hasil pembangunan.
"Iya, bencana ikut mempengaruhi capaian hasil pembangunan yang dengan susah payah dibangun, lalu tiba-tiba hancur seketika dan menyisakan kerugian finansial," kata Gubernur.
Akibat bencana itu, pertumbuhan wilayah terdampak bencana minus atau mengalami kemunduran, seperti mengakibatkan jaringan irigasi, sawah-sawah rusak, terjadi perubahan struktur tanah, hilangnya mata pencaharian, relokasi hunian dan melahirkan bencana sosial lain seperti perkawinan usia anak yang meningkat, peredaran narkoba, KDRT, pelecehan seksual, penyakit sistem reproduksi perempuan dan lain sebagainya.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola hadir dan menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersinergi dengan lembaga profesi dan dunia usaha, bertajuk Palu Pulih di shelter pengungsian hunian sementara korban gempa dan likuefaksi Petobo.