Palu (ANTARA) - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banawa Lalundu yang wilayah pengelolaan hutan meliputi Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, berupaya melakukan perbaikan tata kelola hutan untuk mendongkrak target pembangunan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Hutan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Kepala KPH Banawa Lalundu, Susanto di Palu, Sabtu.
Luas area lahan dan hutan kurang di bawah naungan KPH Banawa Lalundu kurang lebih 110.000 hektare di dalamnya terdapat lima resor, empat resor berada di Kabupaten Donggala meliputi Resor Lalundu, Banawa Selatan, Banawa, Pinembani. Satu resor berada di Kota Palu, yakni Resor Ulujadi.
Baca juga: Pemerintah Mozambik-FAO studi banding pengelolaan hutan di Sulteng
Perbaikan tata kelola hutan, lanjutnya, menjadi satu indikator penting termasuk didalamnya mendorong partisipasi masyarakat mengelolaa hutan yang saat ini sedang dilakukan KPH Banawa Lalundu.
"Kita sedang dinilai oleh Kementerian Kehutanan terkait pengelolaan hutan di bawah naungan KPH Banawa Lalundu," ujar dia.
Ia menerangkan, di Indonesia dari 300 lebih KPH, hanya empat yang dinilai oleh Kementerian Kehutanan tahun 2019, terkait pengelolaan hutan yaitu terdiri dari KPH Model di Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Laluan Wangsa di Sumatera Selatan, KPH Kahayan di Kalimantan Tengah dan KPH Banawa Lalundu di Sulteng.
"Tim Kementerian Kehutanan berada di kawasan hutan KPH Banawa Lalundu selama empat hari, sejak Selasa hingga Jumat. Mereka menilai dari berbagai aspek mulai administrasi, hingga melihat langsung kondisi hutan," ujar dia.
Baca juga: KPH Banawa Lalundu gandeng masyarakat cegah perubahan fungsi hutan
Ia menambahkan, Tim Kementerian Kehutanan melihat langsung beberapa spot yang ada di KPH Banawa Lalundu meliputi Objek Wisata Air Terjun, potensi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan, rumah produksi kelor, serta pengelolaan air minum isi ulang yang dikelola langsung dari air pegunungan.
"Terkait pengelolaan air isi ulang, pihak Kementerian Kehutanan meminta agar ditingkatkan kapasitasnya," katanya.
Ia menambahkan, semua spot yang berada di dalam kawasan hutan KPH Banawa Lalundu, pengelolaannya melibatkan masyarakat.
Terkait hal itu, pihak Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII meliputi Provinsi Sulteng, Sulut dan Gorontalo, Ikhwanul Ihsan, di Palu, Sabtu mengemukakan, KPH dalam pengelolaan hutan mengdepankan aspek ekonomi, ekologis, sosial dan produksi.
"Lalu ditindak lanjuti dengan melihat langsung aspek legalitas, SDM dan sarpras, pengelolaan hutan dengan partisipasi masyarakat," kata Ihsan.
Baca juga: KPH Dolago Tanggunung-industri rotan pasarkan HHBK Sulteng
"Hutan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Kepala KPH Banawa Lalundu, Susanto di Palu, Sabtu.
Luas area lahan dan hutan kurang di bawah naungan KPH Banawa Lalundu kurang lebih 110.000 hektare di dalamnya terdapat lima resor, empat resor berada di Kabupaten Donggala meliputi Resor Lalundu, Banawa Selatan, Banawa, Pinembani. Satu resor berada di Kota Palu, yakni Resor Ulujadi.
Baca juga: Pemerintah Mozambik-FAO studi banding pengelolaan hutan di Sulteng
Perbaikan tata kelola hutan, lanjutnya, menjadi satu indikator penting termasuk didalamnya mendorong partisipasi masyarakat mengelolaa hutan yang saat ini sedang dilakukan KPH Banawa Lalundu.
"Kita sedang dinilai oleh Kementerian Kehutanan terkait pengelolaan hutan di bawah naungan KPH Banawa Lalundu," ujar dia.
Ia menerangkan, di Indonesia dari 300 lebih KPH, hanya empat yang dinilai oleh Kementerian Kehutanan tahun 2019, terkait pengelolaan hutan yaitu terdiri dari KPH Model di Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Laluan Wangsa di Sumatera Selatan, KPH Kahayan di Kalimantan Tengah dan KPH Banawa Lalundu di Sulteng.
"Tim Kementerian Kehutanan berada di kawasan hutan KPH Banawa Lalundu selama empat hari, sejak Selasa hingga Jumat. Mereka menilai dari berbagai aspek mulai administrasi, hingga melihat langsung kondisi hutan," ujar dia.
Baca juga: KPH Banawa Lalundu gandeng masyarakat cegah perubahan fungsi hutan
Ia menambahkan, Tim Kementerian Kehutanan melihat langsung beberapa spot yang ada di KPH Banawa Lalundu meliputi Objek Wisata Air Terjun, potensi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan, rumah produksi kelor, serta pengelolaan air minum isi ulang yang dikelola langsung dari air pegunungan.
"Terkait pengelolaan air isi ulang, pihak Kementerian Kehutanan meminta agar ditingkatkan kapasitasnya," katanya.
Ia menambahkan, semua spot yang berada di dalam kawasan hutan KPH Banawa Lalundu, pengelolaannya melibatkan masyarakat.
Terkait hal itu, pihak Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII meliputi Provinsi Sulteng, Sulut dan Gorontalo, Ikhwanul Ihsan, di Palu, Sabtu mengemukakan, KPH dalam pengelolaan hutan mengdepankan aspek ekonomi, ekologis, sosial dan produksi.
"Lalu ditindak lanjuti dengan melihat langsung aspek legalitas, SDM dan sarpras, pengelolaan hutan dengan partisipasi masyarakat," kata Ihsan.
Baca juga: KPH Dolago Tanggunung-industri rotan pasarkan HHBK Sulteng