Pengamat: Pemangkasan eselon akan berdampak pada perlambatan birokrasi
Senin, 4 November 2019 16:25 WIB
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (2/8/2019). ANTARA/Aji Cakti/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai rencana pemangkasan eselon III dan IV oleh Presiden Joko Widodo dapat berdampak pada perlambatan birokrasi di pemerintahan jika direalisasikan.
"Ini akan memperlambat birokrasi sebab pemangkasan itu butuh waktu yang lama," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurutnya, banyak hal yang perlu dilakukan dalam wacana pemangkasan eselon III dan IV, termasuk pula yang mendesak ialah bentuk usulan dari Presiden itu sendiri.
"Sekarang ini baru sebatas pernyataan, usulannya belum terlihat," kata dia.
Padahal, kata dia, daripada melakukan pemangkasan para pejabat eselon III dan IV, sebaiknya presiden membenahi birokrasinya terlebih dahulu.
Hal itu dapat dilakukan dengan pengoptimalan fungsi birokrasi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.
"Sekarang sudah ada sistem online, pejabat dalam birokrasi tidak harus bertatap muka, itu saja manfaatkan dulu," ujar dia.
Ia melihat benang merah yang menjadi sorotan presiden ialah persoalan birokrasi. Oleh karena itu, pemangkasan eselon disarankan tidak perlu dilakukan.
"Jadi intinya birokrasinya saja diberesin, kalau beresin eselon bisa, hanya saja lama dan buang waktu," katanya.
Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanaan jabatan eselon di kementerian telah disampaikan Presiden Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai presiden periode 2019-2024.
Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
"Ini akan memperlambat birokrasi sebab pemangkasan itu butuh waktu yang lama," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurutnya, banyak hal yang perlu dilakukan dalam wacana pemangkasan eselon III dan IV, termasuk pula yang mendesak ialah bentuk usulan dari Presiden itu sendiri.
"Sekarang ini baru sebatas pernyataan, usulannya belum terlihat," kata dia.
Padahal, kata dia, daripada melakukan pemangkasan para pejabat eselon III dan IV, sebaiknya presiden membenahi birokrasinya terlebih dahulu.
Hal itu dapat dilakukan dengan pengoptimalan fungsi birokrasi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.
"Sekarang sudah ada sistem online, pejabat dalam birokrasi tidak harus bertatap muka, itu saja manfaatkan dulu," ujar dia.
Ia melihat benang merah yang menjadi sorotan presiden ialah persoalan birokrasi. Oleh karena itu, pemangkasan eselon disarankan tidak perlu dilakukan.
"Jadi intinya birokrasinya saja diberesin, kalau beresin eselon bisa, hanya saja lama dan buang waktu," katanya.
Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanaan jabatan eselon di kementerian telah disampaikan Presiden Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai presiden periode 2019-2024.
Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor : Sukardi
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemkot Palu buka seleksi jabatan tinggi pratama untuk empat instansi
01 September 2021 16:22 WIB, 2021
Menkeu Sri Mulyani ingatkan eselon I tantangan jangka pendek hingga panjang
12 March 2021 14:10 WIB, 2021
Hingga September, Bawaslu catat 45 ASN eselon I dan II di Sulteng langgar netralitas
04 September 2020 7:12 WIB, 2020
Terpopuler - Seputar Sulteng
Lihat Juga
SAR evakuasi lima penumpang perahu motor mati mesin di perairan Bokan Banggai Laut
16 February 2026 21:39 WIB