Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam lima tahun ke depan setelah terpilih sebagai salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin telah meluncurkan program baru yakni Gerakan Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Kostratani.
Kostratani merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Karena tujuan pembangunan pertanian nasional antara lain penyediaan pangan untuk mencukupi 267 juta jiwa penduduk Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan kontiunuinitas pasokan pangan kepada masyarakat serta meningkatkan ekspor berbagai jenis komoditi pangan.
Terkait dengan program Kostratani Kementan memiliki program jangka pendek yakni pertama pengakurasian data lahan dan produksi petani serta pengembangan agriculture War Room (AWR).
Untuk itu dilakukan pengembangan Kotrastani sampai ke tingkat kecamatan serta menjamin stok komoditi pangan strategis dalam tiga bulan guna memenuhi kebutuhan masyarakat,
Keempat menyangkut pembiayaan dan kelima adalah sinergitas yakni penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas hubungan dengan kementerian lainnya, perguruan tinggi dan pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/wali kota yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air.
Sementara peran Kostratani tidak lain adalah sebagai pusat data dan informasi,pusat gerakan pembangunan pertanian,pusat pembelajaran,pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitran.
Indonesia merupakan negara agraris, namun ironisnya hingga kini masih saja mengimpor pangan, termasuk beras dari negara-negara produsen seperti Thailand dan Vietnam.
Padahal, lahan pertanian yang ada di setiap daerah di Tanah Air, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah digarap cukup luas.Begitu pula halnya dengan potensi lahan baru yang bisa dijadikan areal pertanian masih sangat luas.
Namun demikian, masih belum juga menjadikan Indonesia sebagai pengekspor pangan dan bukan pengimpor. Sampai sekarang ini, masyarakat Indonesia masih saja harus makan beras petani negara tetangga.
Hal itu tidak bisa dihindari, sebab hasil produksi petani belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.Nyatanya impor beras dari negara tetangga masih saja dilakukan pemerintah Indonesia.
Sosialisasi
Kepala Badan PPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan gerakan Kostratani merupakan program Kementerian Pertanian untuk lebih mengoptimalkan peran dari Balai Penyuluh Pertanian yang ada di daerah-daerah.
"Karena program ini baru dan pada tahap awal ini Kementerian Pertanian melakukan tahapan sosialisasi di tingkat provinsi di Sulawesi Tengah," katanya pada kegiatan sosialisasi program konstratani di Palu Jumat (23/11) pekan lalu.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Provinsi Sulteng dan Kabupaten/Kota.Konstratani itu sendiri, kata dia, adalah program dari Kementerian Pertanian yang intinya adalah mengoptimalkan peran,fungsi BPP yang di alamnya ada penyuluh. enyuluh dalam arti luas, bukan hanya penyuluh pertanian, tetapi juga peternakan,perkebunan, POPT,pengawas benih,alat-alat mesin pertanian (alsin) dan pengawas air dll.
Melalui program Kostratani, kata dia, salah satunya adalah menggerakkan para penyuluh pertanian yang ada di tingkat kecamatan untuk lebih proaktif dalam mendampingi petani agar petani terus memiliki semangat dalam melaksanakan kegiatan mengolah lahan secara optimal dan maksimal untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani.
"Karena pertanian itu ada di kecamatan.Intinya Kostratani adalah meningkatkan produktivitas padi, jagung, kedelai dan sebagainya," kata Dedi.
Semuanya tentu harus pula di dukung dengan sarana dan prasana yang memadai. Termasuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) mulai dari penyuluh sampai kepada petani. Penyangkut soal peningkatan SDM, Kementerian Pertanian tentu melalui dinas-dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan melaksanakan bimtek baik untuk penyuluh pertanian maupun petani.
Dengan begitu, produktivitas padi misalkan meningkat rata-rata dari 5 ton per hektare menjadi 14 ton per hektare sesuai yang diharapkan pemerintah pusat. Begitu halnya untuk komoditi lain seperti jagung dari 5 ton per hektare bisa naik menjadi 20 ton per hektare. Namun dalam langkah awal ini, Kementerian Pertanian akan melakukan bimtek-bimtek bagi seluruh penyuluh lapangan yang ada di Tanah Air untuk mensukseskan gerakan Kostratani yang diluncurkan Menteri Pertanian yang baru Syahrul Yasin Limpo.
Dia juga mengatakan selain menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia, juga tentu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga mendorong Indonesia ke depan bisa mengekspor pangan, khususnya beras yang selama ini kita impor. "Itu bisa terjadi jika produktivitas pertanian meningkat sebagaimana yang diharapkan itu," ujarnya.
Bagaimana cara atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas komoditi pertanian, tentu dengan penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang memadai.
Berikutnya adalah membangun irigasi,penyediaan pupuk, benih, implementasi, inovasi dan penerapan teknologi serta didukung dengan sumber daya (SDM) yang menggerakkan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir dari pusat hingga desa.
Untuk mencapai produktivitas pertanian dimaksud, ada program single dan Kostratani karena diyakini pembangunan di tingkat kecamatan menjadi tempat pembangunan pertanian.
Sulteng mendukung
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng, Trie Iriyani Lamakampali menyatakan siap mendukung dan melaksanakan gerakan Kostratani. Pemerintah dan masyarakat di Sulteng, siap mensukseskan program itu demi kedaulatan pangan nasional.
Tahap awal dari program tersebut, ada tujuh kabupaten dan 25 kecamatan di Sulteng yang sudah menyepakati untuk melaksanakan program dimaksud sebagai proyek percontohan.
Trie juga mengaku bahwa kinerja pembangunan pertanian di Sulteng pada 2019 tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Ada tiga alasan yang terkait dengan itu yakni adanya bencana alam gempa bumi yang terjadi pada 28 September 2018 di sejumlah wilayah di Sulteng yang mengakibatkan ada 70.000 hektare sawah tidak bisa diolah.
Musim kemarau, ketersediaan benih (tidak pernah ada konektivitas yang baik antara kebutuhan dengan ketersediaan benih di lapangan) serta alasan klasik perbaikan irigasi. Menyangkut perbaikan irigasi, para kepala dinas kabupaten/kota di Provinsi Sulteng diminta membuat kesepakatan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar perbaikan dan pemeliharaan irigasi tidak sampai mengganggu kalender musim tanam (MT) petani. Provinsi Sulteng tiap tahunnya bisa surplus beras hingga 300.000 ton.
Negara pengekspor
Kapan Indonesia akan mengekspor beras?.Masyarakat tentu sangat berharap ke depan Indonesia bukan lagi negara pengimpor, tetapi menjadi negara pengekspor beras keluar negeri.
Dalam jangka waktu lima tahun ke depan ini, mampukah Kementerian Pertanian d ibawah kepemimpinan Mentan Syahrul yasin Limpo menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras di kawasan ASEAN dan ASIA?.
"Kita semua berharap dengan pengalamannya, Mentan Syahrul Limpo bisa meningkatkan produksi pangan sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi dengan hasil produksi petani," harap Achrul Udaya, seorang pemerhati ekonomi di Palu.
Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Sulawesi Tengah itu berharap di era Mentan Syahrul Limpo mampu membawa Indonesia pada swasembada pangan, khususnya beras sehingga tidak ada lagi impor beras dari luar. "Saya optimistis dengan segudang pengalamannya beliau (Syahrul Yasin Limpo) lima tahun ke depan bisa mewujudkan kedaulatan pangan di Tanah Air," katanya.
Menurut dia Syahrul punya karier dari bawah pernah menjadi lurah, camat,Bupati Gowa dan akhirnya menjadi Gubernur Sulsel selama dua priode, yang mampu membawa provinsi tersebut sebagai lumbung beras nasional.
"kita tahu bersama bahwa Sulsel telah menjadi daerah swasembada beras dan hingga kini telah banyak memberikan kontribusi besar terhadap ketersediaan stok beras nasional,"ujar dia.
Karena itu tidak diragukan lagi kemampuannya, setelah kini dipercayakan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin sebagai Mentan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu Yasin Limpo dinilai sangat perhatian dengan rakyat kecil, termasuk para petani di Sulsel. Apalagi petani yang bergerak dalam sektor pertanian dan sub sektor perkebunan.
Hal itu terbukti, sektor pertanian dan sub sektor perkebunan di Provinsi Sulsel hingga kini terus menunjukkan perkembangan dan peningkatan cukup bagus sehingga menjadikan provinsi tetangga Sulteng itu menjadi daerah penghasil beras terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Indonesia, kata dia, merupakan negara agraris, tetapi belum mampu mewujudkan swasembada beras, untuk memenuhi konsumsi masyarakat sampai sekarang ini masih dicukupi dengan produksi petani di negara-negara tetangga.
Padahal potensi areal pertanian di Tanah Air terbilang cukup besar dan luas, namun belum dikelola secara maksimal. Salah satu tantangan ke depan yakni beralihfungsinya lahan pertanian menjadi permukiman sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat hingga daerah.
Jika kita mau swasembada beras, maka alihfungsi lahan pertanian harus dihentikan dan pemerintah harus mendorong kembali para petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan, termasuk jagung dan kedelai.
Menurut dia, jika alifungsi lahan mampu ditekan dan petani bergairah menanam padi, jagung dan kedelai,niscaya Indonesia ke depan bisa swasembada pangan. Oleh karena itu, rakyat berharap Mentan Syahrul bisa meningkatkan sektor pertanian dan sub sektor perkebunan lebih bagus.