Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan data kependudukan yang valid dan tepat dapat menjadi modal dasar untuk membawa Indonesia lebih maju.
"Diperlukan satu data kependudukan sehingga kita bisa memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk membawa Indonesia maju," katanya dalam sambutannya di acara Sosialisasi SDGs dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan pemerintah tidak dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju seperti visi presiden tanpa didukung data yang valid dan betul-betul dapat diandalkan untuk membuat kebijakan.
Sementara saat ini, data di Indonesia, ujarnya masih sangat beragam. Ia mencontohkan data jumlah penduduk yang berbeda-beda antara BPS dan Bappenas dengan data dari Dukcapil yang memiliki cara pendekatan yang berbeda.
Kemudian, perbedaan itu menjadi signifikan jika dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi selisih penduduk dari kedua data tersebut.
"Hal inilah yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan, baik pada level perumusan hingga pelaksanaan kegiatan," katanya.
Oleh karena itu, ia menganggap perlu ada satu data kependudukan yang valid dan dapat diandalkan sehingga bisa membuat kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
"Diperlukan satu data kependudukan sehingga kita bisa memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk membawa Indonesia maju," katanya dalam sambutannya di acara Sosialisasi SDGs dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan pemerintah tidak dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju seperti visi presiden tanpa didukung data yang valid dan betul-betul dapat diandalkan untuk membuat kebijakan.
Sementara saat ini, data di Indonesia, ujarnya masih sangat beragam. Ia mencontohkan data jumlah penduduk yang berbeda-beda antara BPS dan Bappenas dengan data dari Dukcapil yang memiliki cara pendekatan yang berbeda.
Kemudian, perbedaan itu menjadi signifikan jika dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi selisih penduduk dari kedua data tersebut.
"Hal inilah yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan, baik pada level perumusan hingga pelaksanaan kegiatan," katanya.
Oleh karena itu, ia menganggap perlu ada satu data kependudukan yang valid dan dapat diandalkan sehingga bisa membuat kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.