Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai perlu ada upaya dan langkah bersama untuk melestarikan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Sigi, sebagai langkah mencegah banjir.
"Kalau kita lihat fakta lapangan karakter banjir bandang sungai di pegunungan yakni longsoran batu dan kayu log, sedangkan di sungai di lembah luapan sedimentasi. Hal itu menunjukan karakter krisis ekologis sungai," ucap Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, di Sigi, Minggu.
Berdasarkan peninjauan lapangan, Nilam menyebut aliran sungai di Kabupaten Sigi mengalami krisis ekologis yang berpotensi memicu bencana banjir bandang berulang dengan karakter longsoran batu dan kayu log serta erosi.
Nilam juga melihat langsung kondisi warga yang hidup di bantaran Sungai, mulai dari Bolapapu di Kulawi hingga warga korban banjir Bangga dan Poi di Kecamatan Dolo Selatan cukup memprihatinkan.
"Permukiman terparah di Bangga yang dulu padat dan ramai. Sekarang berjejer rumah-rumah, sekolah, dan rumah ibadah tenggelam di dalam lumpur," sebut Nilam.
Nilam yang membawa rombongan BPBD dan Bina Marga langsung melakukan dialog mengenai kebutuhan mendesak warga.
"Saya turut bersedih hati melihat masalah yang berlarut-larut ini. Saya sampaikan ke Komisi III untuk segera melaksanakan RDP," katanya di hadapan warga.
Ia menyebutkan bahwa sungai-sungai di Kabupaten Sigi rawan longsor dan banjir bandang.
"Setelah melihat fakta, telah terjadi krisis ekologis sungai yang mengancam kehidupan warga dalam jangka panjang. Kita harus bersinergi untum temukan solusi" ungkapnya.
Baca juga: Ketua DPRD Sulteng nilai DAS di Sigi rusak parah
Usai kunjungan ke Kulawi, Ketua DPRD Sulteng bersama tim melanjutkan tinjauan lapangan ke kawasan hunian sementara pengungsi Poi Desa Bangga Kabupaten Sigi.
Mereka yang tinggal di sini terbagi dalam dua gelombang pengungsian. Pengungsi awal dari gempa 28 September 2018, dan menyusul korban banjir Desa Bangga. Jumlah total warga yang mengungsi seluruhnya 242 kepala keluarga.
Saat ini mereka kekurangan pasokan air bersih. Mereka terpaksa membeli seharga Rp20.000 rupiah/tandon.
"Terkait kebutuhan air bersih, tadi sudah saya sampaikan akan segera direalisasikan," ujar Nilam.
"Kalau kita lihat fakta lapangan karakter banjir bandang sungai di pegunungan yakni longsoran batu dan kayu log, sedangkan di sungai di lembah luapan sedimentasi. Hal itu menunjukan karakter krisis ekologis sungai," ucap Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, di Sigi, Minggu.
Berdasarkan peninjauan lapangan, Nilam menyebut aliran sungai di Kabupaten Sigi mengalami krisis ekologis yang berpotensi memicu bencana banjir bandang berulang dengan karakter longsoran batu dan kayu log serta erosi.
Nilam juga melihat langsung kondisi warga yang hidup di bantaran Sungai, mulai dari Bolapapu di Kulawi hingga warga korban banjir Bangga dan Poi di Kecamatan Dolo Selatan cukup memprihatinkan.
"Permukiman terparah di Bangga yang dulu padat dan ramai. Sekarang berjejer rumah-rumah, sekolah, dan rumah ibadah tenggelam di dalam lumpur," sebut Nilam.
Nilam yang membawa rombongan BPBD dan Bina Marga langsung melakukan dialog mengenai kebutuhan mendesak warga.
"Saya turut bersedih hati melihat masalah yang berlarut-larut ini. Saya sampaikan ke Komisi III untuk segera melaksanakan RDP," katanya di hadapan warga.
Ia menyebutkan bahwa sungai-sungai di Kabupaten Sigi rawan longsor dan banjir bandang.
"Setelah melihat fakta, telah terjadi krisis ekologis sungai yang mengancam kehidupan warga dalam jangka panjang. Kita harus bersinergi untum temukan solusi" ungkapnya.
Baca juga: Ketua DPRD Sulteng nilai DAS di Sigi rusak parah
Usai kunjungan ke Kulawi, Ketua DPRD Sulteng bersama tim melanjutkan tinjauan lapangan ke kawasan hunian sementara pengungsi Poi Desa Bangga Kabupaten Sigi.
Mereka yang tinggal di sini terbagi dalam dua gelombang pengungsian. Pengungsi awal dari gempa 28 September 2018, dan menyusul korban banjir Desa Bangga. Jumlah total warga yang mengungsi seluruhnya 242 kepala keluarga.
Saat ini mereka kekurangan pasokan air bersih. Mereka terpaksa membeli seharga Rp20.000 rupiah/tandon.
"Terkait kebutuhan air bersih, tadi sudah saya sampaikan akan segera direalisasikan," ujar Nilam.