Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, diminta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah rawan dan terdampak bencana, banjir dan longsor, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Sigi, Muhamad Masykur, di Sigi, Senin .
“Bencana alam banjir bandang yang kerap melanda beberapa daerah di Kabupaten Sigi mengonfirmasi kepada kita bahwa pengelolaan daerah ini tidak bias, tidak mesti diperlakukan secara khusus. Memang sudah semestinya yang harus dilakukan seperti itu,” katanya di Sigi, Senin.
Dikatakannya, daerah rawan dan terdampak bencana, tidak bisa lagi diperlakukan melalui pendekatan pembangunan dilakukan secara standar dan normatif. Sebagaimana yang dilakukan selama ini.
Baca juga: DPRD Sulteng menilai perlu pelestarian DAS di Sigi cegah banjir
Apalagi jika model pendekatan itu hanya dilakukan sebatas ancaman terhadap adanya praktek ilegal logging (pembalakan liar). Sebab, praktek seperti itu, hanyalah satu faktor dari banyak faktor yang melingkupi problem mendasar di masyarakat.
"Yakni masalah yang terkait lapangan kerja dan pemenuhan tingkat kesejahteraan rakyat. Terbatasnya akses lapangan kerja sudah tentu berkorelasi langsung dengan desakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup rakyat,” kata Masykur.
Mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu menegaskan, dalam konteks seperti itu, kehadiran negara melalui tangan pemerintah daerah jadi garda terdepan dalam mendesain ulang dan mengkonstruksi model pendekatan pembangunan di mana ada ruang dan akses terhadap pembukaan lapangan bagi rakyat.
Baca juga: Tim kemanusiaan NasDem Sulteng bantu tangani dampak banjir di Kulawi-Sigi
“Tanpa langkah konkrit untuk menyelesaikan problem pokok rakyat, pembukaan lapangan kerja maka sudah pasti kita hanya terus menerus disibukkan dengan penanganan bencana,” ujarnya.
Sementara di saat yang sama, menurut dia, rakyat butuh solusi pragramatik yang memuat tentang harapan dan jalan keluar atas masalah pengentasan kemiskinan. Sebab, penyelesaian problem mendasar pasca bencana hanya itu yang dibutuhkan rakyat.
Itu dimaksudkan jika kita ingin merekatkan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam program pengurangan resiko bencana yang terintegrasi. Tidak parsial apalagi represif, karena praktek seperti itu sudah terbukti gagal dan tidak memberdayakan rakyat,” ujarnya.
“Kita yakin rakyat merindukan peta jalan terobosan program lebih maju dan baru, di mana ada berkah yang bisa dipetik dibalik hidup di tengah wilayah yang kerap dilanda bencana,” tambah dia.
Baca juga: F-NasDem Sigi : Rehab-rekon prioritaskan pemulihan ekonomi KWT
“Bencana alam banjir bandang yang kerap melanda beberapa daerah di Kabupaten Sigi mengonfirmasi kepada kita bahwa pengelolaan daerah ini tidak bias, tidak mesti diperlakukan secara khusus. Memang sudah semestinya yang harus dilakukan seperti itu,” katanya di Sigi, Senin.
Dikatakannya, daerah rawan dan terdampak bencana, tidak bisa lagi diperlakukan melalui pendekatan pembangunan dilakukan secara standar dan normatif. Sebagaimana yang dilakukan selama ini.
Baca juga: DPRD Sulteng menilai perlu pelestarian DAS di Sigi cegah banjir
Apalagi jika model pendekatan itu hanya dilakukan sebatas ancaman terhadap adanya praktek ilegal logging (pembalakan liar). Sebab, praktek seperti itu, hanyalah satu faktor dari banyak faktor yang melingkupi problem mendasar di masyarakat.
"Yakni masalah yang terkait lapangan kerja dan pemenuhan tingkat kesejahteraan rakyat. Terbatasnya akses lapangan kerja sudah tentu berkorelasi langsung dengan desakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup rakyat,” kata Masykur.
Mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu menegaskan, dalam konteks seperti itu, kehadiran negara melalui tangan pemerintah daerah jadi garda terdepan dalam mendesain ulang dan mengkonstruksi model pendekatan pembangunan di mana ada ruang dan akses terhadap pembukaan lapangan bagi rakyat.
Baca juga: Tim kemanusiaan NasDem Sulteng bantu tangani dampak banjir di Kulawi-Sigi
“Tanpa langkah konkrit untuk menyelesaikan problem pokok rakyat, pembukaan lapangan kerja maka sudah pasti kita hanya terus menerus disibukkan dengan penanganan bencana,” ujarnya.
Sementara di saat yang sama, menurut dia, rakyat butuh solusi pragramatik yang memuat tentang harapan dan jalan keluar atas masalah pengentasan kemiskinan. Sebab, penyelesaian problem mendasar pasca bencana hanya itu yang dibutuhkan rakyat.
Itu dimaksudkan jika kita ingin merekatkan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam program pengurangan resiko bencana yang terintegrasi. Tidak parsial apalagi represif, karena praktek seperti itu sudah terbukti gagal dan tidak memberdayakan rakyat,” ujarnya.
“Kita yakin rakyat merindukan peta jalan terobosan program lebih maju dan baru, di mana ada berkah yang bisa dipetik dibalik hidup di tengah wilayah yang kerap dilanda bencana,” tambah dia.
Baca juga: F-NasDem Sigi : Rehab-rekon prioritaskan pemulihan ekonomi KWT