Palu (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah mulai bekerja untuk mengupayakan percepatan pemulihan daerah terdampak gempa, tsunami, dan likuefaksi
"Pansus mulai bekerja," kata Anggota Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana DPRD Sulteng Sony Tandra di Palu, Rabu.
Baca juga: Rp789 miliar dana stimulan tahap dua korban bencana Palu segera direalisasikan
Pansus DPRD Sulteng yang dibentuk dalam rapat paripurna Senin (20/1) itu beranggotakan 14 orang.
Menurut Sony, pada awal Februari 2020 Pansus DPRD Sulteng berencana menggelar rapat membahas kinerja pemerintah dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018.
"Kita akan melihat sejauh mana dan bagaimana penanganan jalan, jembatan, irigasi, pertanian, dan pasar yang kemarin terdampak bencana," kata Sony.
Selain itu, ia melanjutkan, Pansus akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan hunian tetap dan data calon penerima hunian tetap.
Baca juga: Pencairan dana stimulan rumah rusak berat di Palu bertahap
Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira mengemukakan bahwa Pansus akan mengawal dan mengawasi semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Salah satu yang menjadi fokus kerja perhatian Pansus ialah mengenai kegiatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana," katanya.
DPRD Sulteng sudah dua kali membentuk Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi setelah kejadian gempa, tsunami, dan likuefaksi melanda sebagian wilayah Sulteng pada 28 September 2018.
"Pansus mulai bekerja," kata Anggota Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana DPRD Sulteng Sony Tandra di Palu, Rabu.
Baca juga: Rp789 miliar dana stimulan tahap dua korban bencana Palu segera direalisasikan
Pansus DPRD Sulteng yang dibentuk dalam rapat paripurna Senin (20/1) itu beranggotakan 14 orang.
Menurut Sony, pada awal Februari 2020 Pansus DPRD Sulteng berencana menggelar rapat membahas kinerja pemerintah dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018.
"Kita akan melihat sejauh mana dan bagaimana penanganan jalan, jembatan, irigasi, pertanian, dan pasar yang kemarin terdampak bencana," kata Sony.
Selain itu, ia melanjutkan, Pansus akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan hunian tetap dan data calon penerima hunian tetap.
Baca juga: Pencairan dana stimulan rumah rusak berat di Palu bertahap
Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira mengemukakan bahwa Pansus akan mengawal dan mengawasi semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Salah satu yang menjadi fokus kerja perhatian Pansus ialah mengenai kegiatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana," katanya.
DPRD Sulteng sudah dua kali membentuk Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi setelah kejadian gempa, tsunami, dan likuefaksi melanda sebagian wilayah Sulteng pada 28 September 2018.