PLN Ancang-Ancang Hadapi Krisis Listrik

Jakarta, (antarasulteng.com) - Kegamangan soal pasokan listrik di Indonesia sudah mendera sehingga krisis listrik menjadi ancaman ke depan.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara Adi Supriono mengungkapkan krisis listrik di Sumatera Utara menjadi peringatan bahwa Indonesia sudah mulai kekurangan pasokan listrik yang akan diperkirakan meluas ke wilayah lain.

Berdasarkan hasil studi PLN, Pulau Jawa diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018 akibat pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen.

Permintaan pasokan listrik yang terus bertambah tidak seiring dengan tambahan pembangkit listrik.

"Kalau sembilan persen itu kira-kira 2000 MW, maka apabila dibiarkan terus menerus akan terjadi krisis listrik," kata Adi dalam acara Media Gathering PLN di Lembang, Bandung, Sabtu (1/3).

"Jika ada tambahan naik 2000 MW, kita masih ada cadangannya, tapi kalau tidak ditambah dengan pembangkit listrik, ini kan naik terus, maka sekian tahun nanti akan tidak tercukupi," tambah Adi.

Upaya PLN membangun pembangkit listrik untuk mengimbangi lonjakan permintaan listrik tidak berjalan sesuai rencana.

"Harapannya di PLTU di Batang (Jawa Tengah) 2x1000 MW, tetapi pembebasan tanah belum selesai. Kita tidak tahu apakah kelistrikan di Jawa apakah cukup aman di masa depan," kata Adi.

PLTU Batang ditargetkan menjadi menjadi pembangkit listrik terbesar di Indonesia karena menghasilkan 2.000 megawatt dari dua PLTU.

Rencananya, pembangunan PLTU yang diperkirakan membutuhkan total biaya Rp35 triliun akan dimulai proses pembangunannya pada 6 Oktober 2013, namun saat ini masih tertunda karena masalah pembebasan lahan warga.

PLTU Batang merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 10.000 MW Tahap I.

Proyek yang dinamakan Fast Track Program (FTP) Tahap I itu seharusnya sudah selesai seluruhnya pada tahun 2010, namun PLN mengakui proyek sepertinya harus molor lagi.

"Harapan kita pembangunan sarana kelistrikan bisa berjalan lancar, nyatanya butuh dukungan karena FTP I terlambat diantaranya karena pembebasan lahan," jelas Adi.

Selain masalah pembebasan lahan, proyek pembangunan 35 pembangkit listrik itu mengalami berbagai macam kendala lain seperti proses perizinan panjang dan tidak memiliki standar baku serta pendanaan.

Hambatan lainnya adalah masalah ketersediaan peralatan, material, maupun SDM akibat pembangunan yang dilakukan secara serentak. Ditambah lagi, standardisasi peralatan pembangkit yang dibuat oleh China berbeda dengan standar internasional yang selama ini digunakan oleh PLN sehingga harus dilakukan perbandingan standar.

Keterlambatan ini menyebabkan rencana proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II (FTP Tahap II) belum bisa berjalan.

Proyek FTP Tahap II itu harusnya sudah dimulai pada tahun 2012 dan ditargetkan bisa selesai tahun 2018. Rencananya, 70 persen akan berasal dari energi terbarukan yaitu kombinasi dari panas bumi (geotermal) dan air serta 30 persen batubara.

"Kita harusnya sudah mulai lagi dengan Fast Track tahap dua, mungkin pertengahan tahun ini salah satunya bisa beroperasi yaitu PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Patuha (Pengalengan, Jawa Barat), tetapi pembangkit listrik besarnya banyak yang terhambat," jelas Adi.

PLN terpaksa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangkit listrik. Biaya produksi pun menjadi lebih besar jika dibanding memakai energi dasar dari batubara dan gas. Perubahan harga minyak yang signifikan membuat PLN harus mengeluarkan kocek lebih besar.

Sepanjang tahun 2013, PLN menghabiskan 7,47 juta kiloliter BBM untuk seluruh pembangkit listriknya di Indonesia akibat terhentinya pasokan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan pada Juli 2013.

Jumlah tersebut lebih tinggi 12.000 kiloliter dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan yang diajukan perseroan.

Oleh sebab itu, tahun ini PLN akan lebih fokus konversi energi dari BBM ke batubara dan gas sebagai salah satu bentuk penghematan.

PLN menargetkan mengurangi pemakaian gas menjadi 6,4 juta kilo liter atau dikuraingi 1 juta kilo liter dari tahun 2013.

"Jadi kita bisa hemat sekitar Rp10 triliun," kata Kepala Divisi Gas dan BBM Suryadi Mardjoeki.

Pada tahun 2013, realisasi konsumsi batubara meleset dari 49 juta ton menjadi 44 juta ton. Suryadi mengatakan tahun 2014, PLN menargetkan konsumsi batubara sebesar 55 juta ton.

"Ini yang harus kita perjuangkan karena melesetnya batubara itu pasti dampaknya ke pemakaian BBM, karena pasokan gas sangat terbatas. Jadi harus berjalan semaksimal mungkin," kata Suryadi.

"Kita mengejar FTP I. Target PLTU tahun ini nggak boleh mundur. Kalau mundur konsekuensi penggunaan batubara akan menurun," tambahnya.

"Diharapkan tambahan 2000 MW untuk tahun ini," ujar Suryadi.

Sementara untuk pemakaian gas, PLN menargetkan konsumsi gas sebesar 431 trillion British thermal units (TBtu) meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 410 TBtu.

Pemakaian energi gas ini kemudian dikembangkan PLN melalui teknologi Compressed Natural Gas (CNG) shipping.

Teknologi tersebut menyimpan gas lapangan (gas pipa) ke dalam bentuk CNG, sehingga dapat dibawa dalam volume yang sesuai dengan kapal ke lokasi yang membutuhkan dan diserap sesuai pola kebutuhan operasi pembangkit gas. Tidak seperti gas pipa yang memerlukan pembangunan pipa.

"Ini solusi untuk daerah yang nggak punya gas seperti Batam dan Lombok misalnya," ujar Suryadi.

Menyadari pasokan gas juga terbatas, PLN tengah menggenjot energi terbarukan dengan menggunakan bahan bakar nabati dari minyak hasil penyulingan kelapa sawit (olein).

"Olein akan dimanfaatkan di tempat yang tidak bisa masuk gas dan batubara," jelas Suryadi.

Menurut Suryadi, penggunaan olein ini merupakan energi terbarukan yang potensial dan cepat , tidak seperti panas bumi yang bisa membutuhkan waktu sampai enam tahun.

Selain itu, penggantian bahan bakar dengan olein ini juga membangun ketahanan energi di Indonesia guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak atau fosil.

"Apabila olein dipakai bahan bakar nabati juga bisa meningkatkan harga olein di internasional karena kebutuhan dalam negeri maksimal," jelasnya.

PLN mulai mengembangkan penggunaan olein sebagai bahan bakar nabati bagi sejumlah pembangkit listrik dengan kesepakatan kerja sama PLN dan beberapa perusahaan seperti PT Smart Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Wilmar Cahaya Indonesia pada Januari 2014. Total pasokan sebesar 7000 kiloliter untuk pembangkit listrik.

Pada kerja sama tahap pertama tersebut, PLN mengganti bahan bakar dengan bahan bakar nabati untuk tujuh pembangkit listrik di Indonesia dan menargetkan volume olein yang bisa dibakar diesel sebesar 1 juta kilo liter tahun ini

PLN kembali membuka lelang untuk kerja sama kedua penggunaan bahan bakar nabati ini dengan total pasokan 123.000 kiloliter pada akhir Maret nanti sehingga diharapkan pada pertengahan April sudah bisa realisasi di pembangkit listrik Kalimantan Timur, Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan beberapa wilayah Sumatera.

"Kita akan mengundang 10 perusahaan, modelnya lelang umum dengan penawaran langsung di depan komputer. Nilainya Rp3,3 triliun setiap tahunnya untuk kontrak tiga tahun," jelas Suryadi.(skd)