Jepang akan tunda target "womenomics" hingga satu dekade lagi

id jepang,shinzo abe,womenomics,kesetaraan gender,peran perempuan

Jepang akan tunda target "womenomics" hingga satu dekade lagi

Ilustrasi: Perempuan berkimono melintas di depan papan elektronik yang menunjukkan pergerakan turun Indeks Nikkei, Bursa Saham Tokyo, Jepang (14/5/2019). ANTARA/REUTERS/Kim Kyung-hoon/aa. (

Mencapai target dalam 2020 menjadi tidak mungkin, jika berbicara secara realistis
Tokyo (ANTARA) - Jepang akan menunda target untuk meningkatkan persentase perempuan sebagai pemimpin sebanyak 30 persen hingga satu dekade ke depan, setelah gagal untuk memenuhi tenggat yang rencanakan pada tahun ini, demikian dilaporkan media nasional Jepang.

"Mencapai target dalam 2020 menjadi tidak mungkin, jika berbicara secara realistis," tulis surat kabar Mainichi dalam terbitan Jumat (26/6), mengutip ucapan sumber di pemerintahan tanpa menyertakan identitasnya.

Kebijakan yang disebut dengan istilah womenomics itu merupakan bagian dari kampanye Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pemberdayaan perempuan, yakni dengan mendorong peran perempuan di dunia ekonomi dan politik.

Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia 2020, peringkat Jepang dalam kesetaraan gender global turun ke posisi 121 dari total 153 negara, merupakan kesenjangan terbesar di antara negara-negara maju lainnya.

Tercatat hanya 15 persen pos kepemimpinan dan jabatan senior diisi oleh perempuan, menurut laporan tersebut. Dari 19 menteri di kabinet Abe, terdapat dua menteri perempuan, serta hanya kurang dari 10 persen anggota parlemen perempuan menjabat di majelis rendah.

Target baru womenomics ditangguhkan setidaknya hingga 2030 selagi rencana kebijakan kesetaraan gender berjangka waktu lima tahun akan disetujui oleh kabinet Abe tahun ini, menurut Mainichi.

Menanggapi penundaan target tersebut, pakar tenaga kerja ekonomi dari Japan's Women University di Tokyo, Machiko Osawa, mengatakan, "Saya rasa ada kurang komitmen dari pemerintah dan inilah buktinya."

Pejabat Biro Kesetaraan Gender menyebut para pakar tengah membahas rencana dasar kebijakan yang baru, namun dia tidak dapat memastikan kapan mereka akan tiba pada kesimpulan.

Sumber: Reuters



 
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar